Kompak.id, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyambut baik kehadiran Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bentukan Dittipidkor Bareskrim Polri yang melaksanakan asistensi di gedung Balai Kota, Rabu (16/11/2022) pagi.
Disambut langsung Wakil Wali Kota Samarinda Dr H Rusmadi, kehadiran Satgas PEN pagi itu untuk melakukan Asistensi dalam rangka mendapatkan masukan dan informasi terkait besaran APBD dan serapannya dalam penangulangan dampak Covid-19 di kota Tepian.
Sebelumnya, tim ini sudah melakukan asistensi lebih dulu ke Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Hadir langsung pada kesempatan itu Kombes Rudi Heru Susanto selaku ketua Tim satgas PEN serta Kombes Gatot Soebroto Penyidik Madya Bidang Pidkor dari Bareskrim Polri dan tim pendamping Polda Kaltim.
Pada kesempatan itu, Wawali Rusmadi menyampaikan secara umum terkait kondisi penyebaran Covid 19 di Kota Samarinda dan penyerapan anggaran APBD nya. Dimana menurut Rusmadi, kendati kota Samarinda dengan jumlah penduduk terbanyak di provinsi Kaltim, tapi untuk kasus terkonfirmasi penyebaran Covid 19, Samarinda masuk dalam urutan ke tiga.
Hal ini jelas dia, tak lepas kerja keras Pemkot dalam menekan jumlah warga yang terkonfirmasi positif melalui perkuat kerjasama dengan lembaga vertikal.
“Untuk kondisi saat ini Kota Samarinda masuk dalam status penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1,” ungkap Wawali di sampingi Sekda Samarinda Hero Mardanus Setyawan.
Begitu pun terkait realisasi penyerapan anggaran Covid 19, Pemkot sambung Rusmadi fokus dalam penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaringan pengaman nasional. Khusus untuk penanganan kesehatan sendiri, pemerintah telah melakukan aksi pencegahan penyebaran dan percepatan penangan Covid 19 dengan anggaran Rp 14,7 miliar yang disebar melalui OPD terkait dalam penanganannya dan sudah terealisasi sebesar 56.43 persen. Sedangkan untuk penanganan dampak ekonomi dengan aksi yang dilakukan memberikan bantuan kepada pelaku UKM yang terdampak dan tambahan modal bagi usaha warga dengan anggaran Rp 580 juta sudah terealisasi sebesar 56.53 persen.
“Begitu pun untuk klaster jaring pengaman sosial aksi yang telah dilakukan Pemkot dengan masif memberikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 476 juta dan terealisasi atau terserap sekitar 98,76 persen,”ungkapnya.
Ketua TIM PEN Mabes Polri Kombes Rudi Heru Susanto mengatakan, jika kehadiran timnya ke Balai Kota untuk memantau dengan melakukan asistensi dengan meminta data melihat serapan APBD Kota Samarinda serta memberikan solusi agar anggaran yang ada bisa segera dijalankan supaya ekonomi masyarakat dapat berjalan lancar.
“Disini kami hadir untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi melalui penggunaan anggaran pemerintah tadi,” ungkapnya.
Sehingga ia berpesan, anggaran tersebut bisa tepat guna disalurkan bagi yang terdampak pada Covid 19. Tepat sasaran, disini jangan sampai penerima dana bantuan melalui anggara tadi harus terverifikasi oleh pihak RT dan lurah. Tepat waktu termasuk dalam membayar honor tenaga kesehatan dan terakhir tidak di korupsi.
Ditambahkan oleh Pengelola Pengadaan Barang Jasa, LKPP Pusat Tjipto Prasetyo Nugroho yang berkesempatan memberikan arahan pagi itu berpesan agar belanja APBD kota Samarinda bisa dimanfaatkan untuk belanja produk lokal. Sehingga bisa menjadi instrumen dalam menggerakkan perekonomian di daerah. Selain ia mengingatkan untuk tahun 2023 pengadaan di pemerintah daerah tidak boleh lagi dilakukan secara manual melainkan diintegrasikan dengan menggunakan sistem elektronik.
“Optimalisasi pengadaan melalui katalog elektronik ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan pelaku UMK dan Koperasi daerah karena utamanya adalah transparansi sehingga data yang kita butuhkan juga bisa terpenuhi,” pesannya menutup. (Kmf/Adv)