SAMARINDA – Mutu sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kaltim, belum maksimal. Bahkan, tak sedikit sekolah kejuruan yang belum dilengkapi sarana dan prasarana untuk praktik. Tak heran jika kemudian ada sebutan, sekolah kejuruan di Kaltim lebih banyak jurusan ‘sastra’, alias lebih banyak berteori tanpa pernah praktik.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kaltim dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, di Karang Paci, Selasa (22/3) tadi.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos menyebutkan, banyak sekolah kejuruan di pinggiran yang belum diperhatikan. Misalnya sekolah di Muara Muntai, hingga Tabang di Kutai Kartanegara yang tidak memiliki sarana dan prasarana untuk praktik.
“Lalu apa langkah Dinas Pendidikan dalam rencana kerja yang menitikberatkan SMK di daerah pedalaman?” tanyanya.
Persoalan lain yang mengemuka menurut Reza adalah kebutuhan untuk sertifikasi profesi bagi para lulusan SMK. Dengan dukungan sertifikat kompetensi, lulusan SMK akan lebih mudah diserap oleh lapangan kerja.
“Alat sudah ada, tapi tidak didukung sertifikat kompetensi ya percuma,” kata Reza.
Lebih tegas disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub. Politisi senior ini mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan kejuruan.
“Saya belum lama ini berkunjung ke SMK 2 Sangatta, yang arealnya seluas 5 hektare. Sekolah itu punya workshop, ditutup sejak 2017. Alatnya terbengkalai. Perusahaan swasta di sana tidak ada perhatian. Padahal di Sangatta banyak perusahaan besar beroperasi,” sebut Rusman.
Atas contoh kasus di atas, Rusman meminta pemerintah semakin serius mengurusi SMK dengan terlebih dahulu melengkapi alat praktik sesuai jurusan
Rusman berharap, agar kepercayaan publik semakin meningkat pada SMK, harus ada terobosan dalam hal dunia kerja. Sehingga kepercayaan publik bisa kembali diraih. “Sehingga nanti orang tua bisa bangga ketika anaknya masuk SMK,” sambungnya.
Diharapkan, pada 2023 nanti sudah ada program untuk pembenahan SMK di Kaltim demi mendukung ibu kota Nusantara.
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Anwar Sanusi menyebutkan, perlu dana besar untuk peningkatan mutu SMK. Di antaranya kebutuhan alat praktik yang harganya mencapai miliaran rupiah. Selain itu, sertifikasi kompetensi para siswa SMK juga perlu digenjot. Ini juga memerlukan dana tidak sedikit.
“Kalau tidak didukung sertifikat kompetensi, ya mereka ngga bisa kerja,” sebut Anwar. Karena itu, ia berharap dukungan maksimal dari para wakil rakyat agar ada dana untuk sertifikasi profesi para siswa SMK.
Tak hanya sertifikasinya perlu biaya, tapi juga perlu dukungan perlengkapan praktik dan ujian. Karena itu, dukungan politis dari para wakil rakyat dibutuhkan untuk peningkatan sekolah kejuruan ini.
Para kepala SMK, menurut Anwar juga perlu diubah cara berpikirnya. “Kalau selama ini hanya duduk di belakang meja, sekarang kepala SMK harus rajin koordinasi, mencari peluang kerja sama dengan pihak swasta,” pesan Anwar. Sehingga, lebih mudah mencari lokasi praktik untuk siswa.
Selain itu, guna peningkatan mutu SMK, akan dilakukan penutupan untuk jurusan yang kurang prospek, atau bahkan terlalu banyak siswanya. Sehingga tidak menimbulkan bertambahnya pengangguran terdidik.
“Misalnya ada SMK jurusan perikanan, sementara lokasinya sangat tidak mungkin ada ikan, ini jelas ngawur,” imbuhnya.
Selain soal SMK, Anwar juga menyampaikan, Kaltim sudah semakin siap melakukan program pembelajaran jarak jauh.
“Setiap siswa sudah dilengkapi laptop atau gawai android. Termasuk sudah disiapkan paket data internet,” sebutnya. Ia berharap program satu guru seribu murid, bisa berjalan sehingga ada pemerataan pendidikan di Kaltim. (*)