Kompak.id | Komunikatif, Profesional & Kredibel
ADVERTORIAL DPRD SAMARINDA

Kepala Dinas Sosial RDP dengan Pansus IV DPRD Kota Samarinda

Kompak.id, Samarinda – Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat, Isfihani menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Samarinda yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai I, DPRD Kota Samarinda, Jumat (31/3/2023).

Datang memenuhi undangan, Isfihani menyebut ketahanan keluarga di Kota Samarinda tidak akan terwujud bila persoalan ekonomi masih terus menghantui. Dirinya menyampaikan, faktor ekonomi adalah faktor paling utama pemicu terjadinya permasalahan dalam keluarga seperti, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kenakalan remaja dan tindak kriminal.

Lebih lanjut, sekertaris Dinas Pendidikan tahun 2017 itu menjelaskan, terdapat 4 pilar yang menentukan ketahanan keluarga, yakni ketahanan ekonomi, ketahanan spiritual, ketahanan psikologis, dan ketahanan sosial.

“Menurut saya ada 4 pilar. Pertama, religius, keluarga agamanya bagus apa tidak. Kedua, keamanan sosial, (ketiga) kenyamanan dan selanjutnya (keempat) masalah kesejahteraan, utamanya, kesejahteraan ekonomi, sudah pasti itu (faktor utama),” jelasnya.

“Kaitannya (kesejahteraan) dengan dinas sosial, kalau keluarga sejahtera, insyaallah ketahanan keluarganya aman dalam hal ekonomi,” tambahnya.

BACA JUGA :  Kontingen PWI Berau Bertolak Ke Samarinda Untuk Porwada Kaltim 2023

Pria kelahiran sanga-sanga ini menambahkan adanya korelasi besar yang terjadi antara kemiskinan dengan tindakan ekstrim dalam keluarga.

Keluarga dengan kategori miskin dan miskin ekstrim lebih rentan melakukan kekerasan, tindak pencurian, dan kehilangan kesempatan untuk menerima pendidikan.

“Orang miskin di Samarinda ini ada 44.000 (jiwa), korelasinya bisa terjadi (ketidakrukunan keluarga) karena ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Miskin ekstrim ada 9.000 (jiwa). Kalau begini, anak-anak jadi rentan mencuri, rentan kekerasan, rentan tidak dapat pendidikan,” ungkapnya.

Menurutnya, penuntasan kemiskinan ini perlu perhatian khusus dari pemerintah. Salah satunya dengan menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu menunjang kehidupan keluarga dengan bantuan sosial, baik kebutuhan pokok maupun keterampilan.

“Menuntaskan kemiskinan ini, APBD harus menunjang, jangan harap pusat terus. Kita mau bantu tingkatkan pendapatan mereka, kami bantu pelatihan dan skill,” tutupnya. (Adv/Ain)

Related posts