Kompak.id | Komunikatif, Profesional & Kredibel
ADVERTORIAL DPRD SAMARINDA

Samarinda Jadi Rujukan Dana RT dan Pengelolaan Sampah, DPRD Tarakan Lakukan Studi Banding

Kompak.id, Samarinda — Skema bantuan dana Rukun Tetangga (RT) dan sistem pengelolaan sampah di Kota Samarinda menarik perhatian DPRD Kota Tarakan. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja rombongan DPRD Tarakan ke DPRD Kota Samarinda untuk mempelajari sejumlah kebijakan pelayanan publik yang dinilai berhasil diterapkan.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, dan diterima langsung jajaran DPRD Kota Samarinda.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut ialah program bantuan dana RT yang saat ini menjadi perhatian banyak daerah.

“Kemarin kita menerima kunjungan DPRD Kota Tarakan, untuk berdiskusi perihal banyak hal yang dapat menjadi input bersama,” ungkap Deni saat ditemui, Selasa (28/4/2026)

Menurut Deni, Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan bantuan sebesar Rp100 juta untuk setiap RT setiap tahunnya. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan skema bantuan di Kota Tarakan yang berada di angka Rp50 juta per RT.

“Di Samarinda itu Rp100 juta per RT per tahun. Kalau di Tarakan sekitar Rp50 juta, jadi memang ada perbedaan dari sisi nominal anggaran,” jelasnya.

Ia menyebut jumlah RT di Samarinda saat ini mencapai sekitar 2.000 unit, sehingga total anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut hampir mencapai Rp200 miliar per tahun.

Selain dana RT, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan kerja tersebut. DPRD Tarakan ingin mengetahui pola penanganan sampah dan strategi pengelolaan lingkungan perkotaan yang diterapkan Samarinda.

Menurut Deni, tantangan perkotaan yang dihadapi tiap daerah pada dasarnya memiliki kesamaan, sehingga diperlukan ruang diskusi dan pertukaran pengalaman agar solusi yang diterapkan bisa lebih efektif.

Ia menilai kunjungan antardaerah semacam ini penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus membuka peluang kerja sama dalam peningkatan pelayanan publik.

“Banyak hal yang bisa dipelajari bersama, termasuk bagaimana daerah mencari solusi atas persoalan masyarakat,” pungkasnya. (Ain)

Related posts