Kompak.id, Samarinda– Presiden Republik Indonesia (RI) menargetkan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada akhir tahun 2024, namun di Kota Samarinda diketahui kemiskinan ekstrem hingga hari ini masih ada.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti ada tiga hal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, lalu menurunkan kantong-kantong kemiskinan.
“Tapi itu juga harus dibarengi dengan update data. Supaya kita bisa liat nih perubahan angka dari tahun ke tahun, dan pasti akan berubah,” ujar Puji pada Kamis, (25/4/2024).
Ia terus mendorong Dinsos PM untuk membuat tim pendamping sehingga bisa terus melakukan verifikasi dan validasi secara berkala.
Jika di proses verifikasi orang tersebut sudah memiliki rumah yang layak dan punya kendaraan seperti motor, hal tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kriteria Miskin. Perwali tersebut yang menjadi acuan kriteria masyarakat yang masuk ke dalam miskin ekstrem.
Dengan demikian Puji berharap, program yang dicanangkan oleh Pemkot Samarinda bisa berjalan dengan baik.
“Kriteria nya sudah diatur, kita tinggal berharap pengentasan miskin ekstrem ini bisa berhasil,” tutup Puji. (Adv/Nsa/DPRD Samarinda)