Kompak.id, Samarinda – Program pemerintah dinilai akan lebih efektif apabila disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target kegiatan tahunan. Pendekatan tersebut diyakini mampu membuat setiap program lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan organisasi perangkat daerah (OPD) perlu memperkuat penyerapan aspirasi masyarakat sebelum menyusun program kerja agar anggaran yang digunakan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“Saya selalu sampaikan kepada OPD, jangan membuat kegiatan yang hanya mengatasnamakan rakyat, tetapi masyarakat sendiri tidak pernah meminta program itu,” kata Iswandi, Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, selama ini masih terdapat program yang disusun tanpa melihat kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, manfaat kegiatan menjadi kurang optimal dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Ia mencontohkan, pelaku usaha kecil umumnya lebih membutuhkan pelatihan, pendampingan usaha, akses pemasaran, hingga peningkatan kapasitas dibandingkan kegiatan yang bersifat seremonial atau hanya memenuhi agenda rutin.
Iswandi menilai proses penyusunan program harus diawali dengan dialog bersama masyarakat agar pemerintah mengetahui persoalan yang benar-benar dihadapi dan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Kalau masyarakat maunya pelatihan, ya berikan pelatihan. Kalau mereka membutuhkan pendampingan usaha, itu yang harus diprioritaskan. Jangan membuat program berdasarkan asumsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat setelah program tersebut dilaksanakan.
“Kalau program memang sesuai kebutuhan masyarakat, insyaallah tidak akan ada masalah di belakang. Tetapi kalau hanya mengatasnamakan rakyat, biasanya justru banyak persoalan yang muncul,” tutup Iswandi.(Adv/Ain/DPRDSamarinda)