Kompak.id, Samarinda — Pemerintah daerah dinilai perlu memiliki pemetaan yang lebih jelas mengenai kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor agar lulusan sekolah maupun perguruan tinggi dapat terserap ke dunia kerja secara optimal.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengatakan persoalan pengangguran tidak bisa hanya diselesaikan melalui pembangunan fisik semata. Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan pembangunan mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lokal.
“Persoalan kita bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi bagaimana pembangunan itu mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Anhar menilai selama ini perhatian pemerintah lebih banyak tertuju pada pembangunan infrastruktur, sementara aspek pengembangan sumber daya manusia dan penyerapan tenaga kerja belum mendapat perhatian yang sama besar.
“Setiap tahun ada ribuan lulusan baru. Pemerintah harus punya gambaran mereka akan diserap di sektor apa,” katanya.
Menurutnya, setiap daerah seharusnya memiliki data yang jelas mengenai jumlah lulusan yang dihasilkan setiap tahun serta kebutuhan tenaga kerja yang tersedia di berbagai sektor ekonomi.
“Harus ada data yang jelas mengenai kebutuhan tenaga kerja daerah. Jangan sampai lulusan terus bertambah tetapi lapangan kerjanya tidak tersedia,” ungkapnya.
Anhar mencontohkan sektor perbankan, konstruksi, pendidikan hingga industri sebagai bidang-bidang yang perlu dipetakan secara detail agar kebutuhan tenaga kerja dapat disesuaikan dengan output pendidikan.
“Pendidikan dan kebutuhan dunia kerja harus saling terhubung. Kalau tidak, pengangguran akan terus menjadi persoalan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan proyek-proyek pembangunan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja.
“Kita harus memastikan pembangunan yang dilakukan juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal,” katanya.
Menurut Anhar, persoalan pengangguran tidak dapat dilepaskan dari kurangnya keterhubungan antara dunia pendidikan, dunia usaha dan kebijakan pemerintah daerah.
“Jangan sampai proyek-proyek besar berjalan, tetapi tenaga kerja yang terserap justru lebih banyak berasal dari luar daerah,” ujarnya.
Ia menilai sinkronisasi antarsektor menjadi kunci untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah.
“Kalau pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah berjalan sendiri-sendiri, maka lulusan akan kesulitan masuk ke dunia kerja,” tegasnya.
Anhar berharap pemerintah daerah mulai menyusun strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga memperkuat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan tenaga kerja lokal.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya gedung yang berdiri, tetapi juga seberapa banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan dari pembangunan tersebut,” tutupnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)