Kompak.id | Komunikatif, Profesional & Kredibel
ADVERTORIAL DPRD SAMARINDA

DPRD Samarinda Minta Program Bedah Rumah Daerah Tidak Digabung dengan Program Tiga Juta Rumah

Kompak.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda berharap program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dijalankan pemerintah daerah tidak disatukan dengan Program Tiga Juta Rumah dari pemerintah pusat. Kedua program tersebut dinilai memiliki sasaran penerima yang berbeda sehingga perlu tetap berjalan secara terpisah.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni telah berjalan di Samarinda jauh sebelum Program Tiga Juta Rumah diluncurkan pemerintah pusat.

“Program bedah rumah ini sudah ada sebelum Program Tiga Juta Rumah diluncurkan. Memang ada pembahasan agar bantuan rumah tidak layak huni dihitung sebagai bagian dari program pusat, tetapi sampai sekarang saya belum mengetahui keputusan finalnya,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).

Menurut Rohim, program bedah rumah diperuntukkan bagi masyarakat yang telah memiliki rumah namun kondisinya tidak layak huni. Sementara Program Tiga Juta Rumah lebih tepat diarahkan kepada masyarakat yang sama sekali belum memiliki rumah.

Ia khawatir apabila kedua program digabungkan, kuota bantuan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah justru akan berkurang karena terserap untuk program renovasi rumah.

“Kalau rumah tidak layak huni ikut diklaim dalam Program Tiga Juta Rumah, masyarakat yang memang belum memiliki rumah bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan. Padahal segmennya berbeda,” katanya.

Rohim menilai pemerintah pusat dan daerah seharusnya menjalankan kedua program tersebut secara bersamaan agar cakupan penerima manfaat semakin luas. Bahkan, menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah pusat justru lebih baik diarahkan untuk memperkuat program bedah rumah di daerah.

“Kalau bisa Program Tiga Juta Rumah tetap jalan dengan sasarannya, sementara program bedah rumah daerah juga tetap berjalan. Bahkan lebih baik lagi kalau pemerintah pusat ikut menambah dukungan anggaran untuk program RTLH, karena kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak masih sangat besar,” tutupnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)

Related posts