Kompak.id, Samarinda – Pengurusan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Kota Samarinda dinilai belum sepenuhnya memberikan kemudahan ketika masyarakat melanjutkan proses administrasi pertanahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meski telah melewati pemeriksaan di tingkat pemerintah daerah, pemohon masih harus memenuhi tahapan dan persyaratan lanjutan untuk mendapatkan sertifikat tanah.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi Peraturan Daerah tentang IMTN. Menurutnya, dokumen yang telah diterbitkan pemerintah daerah semestinya dapat menjadi bahan rujukan dalam proses pendaftaran tanah di BPN.
Dia menjelaskan, penerbitan IMTN bukan proses yang bisa dilakukan tanpa pemeriksaan. Pemerintah melalui tahapan administrasi, termasuk menelusuri asal-usul tanah atau alas hak, serta memastikan bidang tanah yang dimohonkan tidak sedang bermasalah.
“Untuk menerbitkan IMTN itu harus jelas dulu asal-usul tanahnya. Dari mana riwayatnya, bagaimana alas haknya, kemudian dipastikan juga tidak dalam sengketa. Kalau semuanya sudah lengkap dan meyakinkan, barulah IMTN diterbitkan,” ujarnya, Senin (9/11/2026)
Dengan tahapan tersebut, Samri menilai hasil pemeriksaan pemerintah daerah seharusnya dapat membantu mempercepat proses lanjutan di BPN. Pemeriksaan ulang tetap dimungkinkan, tetapi tidak seharusnya membuat masyarakat seolah kembali mengurus seluruh persyaratan dari awal.
Dia mengungkapkan, pihaknya pernah berkomunikasi dengan BPN untuk memastikan apakah IMTN merupakan syarat penerbitan sertifikat. Dalam komunikasi itu, Samri mengaku mendapat jawaban bahwa IMTN bukan persyaratan yang secara otomatis menentukan terbitnya sertifikat.
“BPN menyampaikan IMTN bukan syarat untuk membuat sertifikat. Artinya, meskipun masyarakat sudah memiliki IMTN, itu tidak serta-merta membuat BPN langsung menerbitkan sertifikat. Tetap ada proses yang harus dilalui,” ungkapnya.
Kondisi tersebut memperlihatkan IMTN dan sertifikat tanah memiliki kedudukan serta fungsi yang berbeda. IMTN merupakan dokumen perizinan yang diterbitkan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, sedangkan sertifikat merupakan tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan melalui mekanisme pendaftaran tanah oleh BPN.
Ketentuan pendaftaran tanah sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam mekanisme tersebut, pembuktian hak atas tanah dapat menggunakan dokumen tertulis maupun mekanisme pembuktian lain sesuai persyaratan yang ditentukan.
Namun, Samri menilai keberadaan IMTN tetap harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai tahapan pemeriksaan yang telah dilakukan pemerintah daerah tidak memiliki kontribusi berarti ketika pemohon melanjutkan pengurusan ke instansi pertanahan.
“Kalau di tingkat kelurahan dan kecamatan sudah dilakukan pemeriksaan, BPN seharusnya bisa menjadikan itu sebagai petunjuk. Tinggal dilakukan pengecekan lapangan untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak,” katanya.
Dia menegaskan, pihaknya tidak menginginkan hasil pemeriksaan pemerintah daerah diterima begitu saja oleh BPN tanpa verifikasi. Kepastian data tetap diperlukan karena penerbitan sertifikat berkaitan dengan status hukum dan penguasaan bidang tanah.
“Jangan sampai masyarakat sudah mengurus dari bawah, sudah melewati berbagai tahapan, tetapi ketika sampai di BPN harus menyiapkan semuanya lagi dari nol. Kita ingin prosesnya lebih efektif, tanpa mengabaikan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Persoalan tersebut kini menjadi bagian dari materi yang didalami tim pakar Komisi I DPRD Samarinda. Hasil kajian nantinya diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan Perda IMTN, terutama untuk memperjelas fungsi dokumen tersebut dan mengurangi hambatan administratif yang dihadapi masyarakat. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)