Kompak.id, Samarinda – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Samarinda membuka peluang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Langkah tersebut direncanakan setelah regulasi serupa terbentuk di tingkat nasional.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, mengatakan rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari perjuangan PKS di tingkat pusat yang tengah mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan dan Penanggulangan LGBT.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian melalui kebijakan yang memiliki landasan hukum jelas. Karena itu, PKS mendorong agar pembahasan regulasi nasional terlebih dahulu diperjuangkan sebelum ditindaklanjuti melalui kebijakan di daerah.
“Kalau regulasi di tingkat nasional sudah terbentuk, kami di Fraksi PKS Samarinda juga akan mendorong adanya Raperda tentang pencegahan LGBT. Jadi, langkah di daerah nantinya bisa menyesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat,” ujarnya, Senin (9/11/2026)
Arif menjelaskan, dorongan tersebut sejalan dengan sikap PKS pusat yang telah menginstruksikan Fraksi PKS DPR RI untuk memperjuangkan pembahasan RUU tersebut. Instruksi itu disampaikan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf dalam Bimbingan Teknis Nasional Anggota Legislatif dan Kepala Daerah PKS se-Indonesia di Jakarta, 19 Oktober 2026.
Dalam agenda tersebut, PKS juga menyampaikan telah menerima naskah akademik dan draf RUU dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dokumen tersebut menjadi salah satu bahan yang dibawa partai untuk mendorong pembahasan regulasi di tingkat nasional.
Arif menilai, keberadaan regulasi diperlukan agar upaya pencegahan memiliki arah dan kerangka pelaksanaan yang lebih jelas. “Persoalan ini tidak cukup hanya dibicarakan dalam ruang sosial dan keagamaan, tetapi juga perlu dikaji dari sisi kebijakan publik serta perlindungan masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, ia menyebut pembentukan aturan di daerah nantinya harus memperhatikan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Raperda juga perlu disusun sesuai kewenangan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan regulasi nasional.
Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, pembentukan Perda kabupaten/kota memang harus mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi serta memperhatikan kewenangan otonomi daerah. Pembentukannya dilakukan DPRD bersama kepala daerah melalui tahapan perencanaan hingga pengundangan.
Karena itu, Arif berharap perjuangan regulasi di tingkat pusat dapat memberikan kejelasan arah bagi pemerintah daerah apabila nantinya diperlukan kebijakan lanjutan di Samarinda.
“Bagi kami, persoalan ini perlu disikapi secara serius, bijaksana, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki nilai agama, Pancasila, dan ketahanan keluarga yang juga harus menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan,” pungkasnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)