Kompak.id, Samarinda – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari program parkir berlangganan menjadi salah satu komponen yang kembali diperhitungkan dalam penyusunan APBD Perubahan Kota Samarinda 2026. Target yang sebelumnya dipatok sekitar Rp200 miliar dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan realisasi di lapangan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah melakukan rasionalisasi terhadap target tersebut. Langkah itu dilakukan karena realisasi penerimaan dari parkir berlangganan masih jauh dari target awal.
“Dana transfer untuk PAD sepertinya teman-teman TAPD mau merasionalisasi target yang parkir berlangganan. Yang asumsinya di angka kurang lebih Rp200 miliar awalnya, ini dirasionalisasi sangat signifikan jadi hanya sekitar Rp20 sampai Rp30 miliar,” kata Rohim, Rabu (16/9/2026)
Menurutnya, penyesuaian target tersebut berkaitan dengan capaian aktual program parkir berlangganan hingga saat ini. Realisasi disebut masih berada pada kisaran 3 sampai 5 persen dari target awal.
“Targetnya jadi sekitar 10 persen saja karena sampai saat ini realisasi parkir berlangganan itu angkanya masih kecil, sekitar 3 sampai 5 persen,” ujarnya.
Dengan capaian tersebut, pemerintah daerah dinilai perlu menggunakan angka yang lebih realistis dalam menyusun APBD Perubahan. Target penerimaan yang terlalu tinggi dikhawatirkan kembali menciptakan selisih antara proyeksi dan realisasi pendapatan.
Rohim mengatakan jika melihat perkembangan hingga saat ini, capaian sekitar 10 persen dari target awal menjadi asumsi yang lebih mendekati kondisi penerimaan sebenarnya. Dengan target awal Rp200 miliar, angka tersebut setara sekitar Rp20 miliar.
“Kayaknya yang realistis itu capaian dari target Rp200 miliar mungkin 10 persennya saja bisa terealisasi,” katanya.
Rasionalisasi target PAD tersebut menjadi bagian dari penyesuaian postur APBD Perubahan 2026 yang secara keseluruhan juga menghadapi tekanan pendapatan. Sebelumnya, Rohim menyebut terdapat asumsi defisit sekitar Rp600 miliar dalam pembahasan perubahan anggaran.
Selain parkir berlangganan, DPRD juga mencermati penerimaan dari Transfer ke Daerah (TKD), termasuk dana kurang salur yang masih diupayakan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Rohim menegaskan penyusunan APBD Perubahan harus berangkat dari asumsi pendapatan yang paling realistis agar belanja daerah dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang tersedia. “Kita menyusun APBD Perubahan dengan asumsi yang paling mendekati realitasnya,” pungkasnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)