Kompak.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan komitmennya memperkuat kualitas birokrasi melalui Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Prosesi tersebut dipimpin langsung Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud di Gedung Olah Bebaya, Selasa (9/12/2025).
Pelantikan ini tercatat sebagai salah satu yang terbesar sepanjang tahun 2025. Sebanyak 1.148 pejabat fungsional, 3.223 PPPK tahap II, serta 309 PPPK paruh waktu resmi dikukuhkan. Penambahan aparatur ini dinilai strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan.
Gubernur Rudi Mas’ud menegaskan bahwa ASN dan PPPK memegang peran vital sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya etos kerja yang profesional, adaptif, serta menjunjung tinggi nilai integritas.
“Kerja keras tidak akan mengecewakan hasilnya. Namun harus disertai kerja cerdas, tuntas, dan ikhlas agar hasil yang dicapai tidak terbatas,” ujarnya.
Disiplin menjadi pesan utama yang ditekankan dalam kesempatan tersebut. Menurut Gubernur, disiplin bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam memenuhi tuntutan kinerja dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Tanpa disiplin, ia menilai berbagai program pemerintah berpotensi sulit mencapai sasaran.
Rudi Mas’ud juga memastikan penempatan pejabat fungsional dan PPPK telah disesuaikan dengan kebutuhan riil organisasi dan berbasis kompetensi. Ia berharap pengisian jabatan ini mampu meningkatkan efektivitas layanan di sektor kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintahan, pertanian, hingga pekerjaan umum.
“Energi besar yang kita keluarkan dalam bekerja akan kembali kepada kita dalam bentuk hasil yang sepadan,” tambahnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, para asisten, serta jajaran kepala perangkat daerah. Kehadiran para pimpinan daerah ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong profesionalisme aparatur sebagai bagian dari percepatan pembangunan Kaltim.
Pelantikan ini menjadi langkah lanjutan Pemprov Kaltim dalam memastikan birokrasi yang responsif dan modern, sekaligus memperkuat kesiapan daerah menghadapi tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. (Adv/Ain/Diskominfo Kaltim)