Kompak.id | Komunikatif, Profesional & Kredibel
ADVERTORIAL DPRD SAMARINDA

Komisi IV DPRD Kota Samarinda RDP dengan Dsdikbud Kota Samarinda

Sri Puji Astuti

Kompak.id, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda terkait program tahun 2023, Jumat (10/3/2023).

“Karena kan ini kita sudah mengusulkan anggaran APBD tahun 2023, sebentar lagi kan istilahnya cair nih, nah DBA nya seperti apa sih, apa yang kemarin kita usulkan atau proker dinas pendidikan tuh ada yang dihapus oleh pemda atau bisa dilaksanakan, baik itu mengenai GTK (guru dan tenaga pendidikan), lalu mengenai tentang P3K, mengenai sapras sekolah PAUD, SD dan SMP yang memang butuh sentuhan sehingga masyarakat umumnya atau anak anak kita ini bisa menikmati, mendapatkan layanan akses yang prima sesuai dengan 8 SPM pendidikan,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti.

Dalam hearing juga dibahas perihal formulasi yang tepat dalam menghadapi persoalan pendidikan yang ada di Kota Samarinda.

“Kita ingin juga mandatorinya seperti apa sebenarnya, karena kan mandatori 20 persen, ternyata 20 bahkan 50 persen pun gak akan cukup untuk bagaimana anak-anak kita terutama di Samarinda ini bisa menikmati pendidikan yang maksimal. Jadi kita ingin mencari terobosan dan juga ingin mengurai permasalahan yang timbul baik tentang penjualan buku, sumbangan sumbangan, mengenai sekolah yang mau roboh, dan lain sebagainya,” tambah Sri Puji Astuti.

BACA JUGA :  Maluhu Rayakan HUT ke 53, Ayo ke Maluhu

Lebih lanjut, Sri Puji Astuti juga menyinggung perihal persiapan program dari Disdikbud dalam menyambut bulan Ramadan.

“Kita belum bicarakan PPDB, karena menjelang puasa, kita ingin mendengar program dari Dinas Pendidikan untuk sekolah-sekolah ini mulai tingkat PAUD sampai SMP, apa sih programnya untuk mengisi bulan puasa ini, dan perihal hearing. Karena kami dari Komisi IV dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah mitra kerja, maka tiap bulan kami memang melaksanakan hearing untuk mengevaluasi kinerja dari Dinas Pendidikan maupun permasalahan pendidikan yang timbul di Kota Samarinda, kan selalu ada tuh, baik kekerasan, penjualan buku, sekolah roboh, sekolah banjir dan lain sebagainya,” pungkasnya. (Adv/Ain)

Facebook Comments Box

Related posts