Kompak.id, Samarinda – DPRD Kaltim berupaya mendorong kebijakan pemerintah terhadap pembangunan desa sesuai dengan target yang direncanakan, seperti kemandirian desa. Masyarakat perdesaan dalam pembangunan nasional harus merasakan pemerataan dan kesejahteraan. Terlebih masyarakat perdesaan yang sebagian besar merupakan petani yang memberi sumbangsih besar terhadap pangan nasional.
Oleh karenanya Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo bersama Ketua Komisi IV Akhmed Reza Fachlevi bertandang ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Jakarta, Kamis (6/10/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Desa PDTT, Halim Iskandar mendengarkan persoalan yang dihadapi desa-desa di Kaltim yang disampaikan legislator Karang Paci. Seperti belum tersentuhnya sejumlah desa di Kaltim dengan infrastruktur seperti air bersih, listrik maupun jaringan teknologi informasi seperti internet. Selain itu, Menteri Halim Iskandar juga menerima konsultasi terkait dengan dana desa, pemberdayaan masyarakat desa dan partisipasi pihak swasta atau perusahaan yang beroperasi di wilayah perdesaan.
“Itu yang menjadi usulan dari kami kepada Pak Menteri terkait desa tertinggal. Terutama bagaimana perusahaan wajib memperhatikan desa setempat dan masyarakatnya,” ungkap Ketua Komisi IV Akhmed Reza Fachlevi kepada media ini usa bertemu Menteri Halim Iskandar.
Lebih lanjut, pertemuan dengan Menteri Halim juga membicarakan tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diharapkan dapat menjadi pendapatan desa. Sebab, sampai saat ini APBD Desa hanya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Sehingga dengan adanya Bumdes, desa mampu menghasilkan pendapatan desa untuk memperkuat ekonomi desa dan masyarakat desanya.
Menurut Reza, terkait Bumdes, sejumlah hal dikonsultasikan kepada Menteri Halim. Seperti pelatihan digital marketing, bantuan modal untuk pengembangan Bumdes, peningkatan kapasitas pengelola Bumdes hingga pengelolaan desa wista oleh Bumdes.
“Peningkatan kapasitas pengelola Bumdes termasuk kemampuan menganalisa kelayakan usaha dan pengelolaan keuangan Bumdes. Kami juga membahas soal bantuan modal untuk Bumdes dan peluang desa wisata untuk dikelola Bumdes sebagai sumber pendapatan Bumdes,” kata legislator muda asal Partai Gerindra ini menjelaskan.
Sebagai wakil rakyat dari dapil Kutai Kartanegera, Reza juga menyampaikan sejumlah masalah desa di Kutai Kartanegara yang belum teraliri listrik untuk dapat diperhatikan Kemendes PDTT.
“Pastinya desa yang belum teraliri listrik dan air bersih,” imbuh Reza yang juga didamping anggota Komisi IV Eddy Sunardi dan Yenny Eviliana. (Woy)