Kompak.id, Samarinda – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Timur terus menunjukkan perkembangan positif. Meski capaian pendataan telah berada di jalur yang sesuai dengan target nasional, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, terutama membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia memberikan data secara terbuka dan jujur.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Forum itu sendiri mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), petugas sensus, mahasiswa, pelaku usaha, media, hingga perguruan tinggi untuk menyukseskan pelaksanaan sensus di Kalimantan Timur.
“Kita bersama-sama ingin menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kaltim yang Alhamdulillah sudah on the right track. Capaian kita juga sudah lebih dari separuh dan hampir menyamai target nasional,” ujar Hetifah, Jumat (24/7/2026).
Meski demikian, Hatifah menyebut, dari informasi petugas sensus masih terdapat sejumlah hambatan di lapangan. Salah satunya ialah masih adanya masyarakat yang belum memahami tujuan pelaksanaan sensus sehingga muncul berbagai kekhawatiran ketika diminta memberikan data kepada petugas.
“Masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami Sensus Ekonomi. Ada yang khawatir apakah data mereka aman, ada juga yang takut nanti berpengaruh terhadap bantuan sosial atau bahkan kewajiban pajaknya meningkat. Hal-hal seperti ini perlu kita luruskan,” katanya.
Hetifah menegaskan seluruh informasi yang diberikan masyarakat kepada petugas sensus dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Karena itu, ia mengajak masyarakat menerima petugas sensus dengan baik serta mengisi seluruh pertanyaan sesuai kondisi sebenarnya.
Menurutnya, kualitas data yang terkumpul akan sangat menentukan kualitas kebijakan pemerintah di masa mendatang. Data tersebut nantinya diolah menjadi statistik resmi yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi.
“Kalau basis datanya kuat, maka kebijakan yang diambil juga akan lebih tepat sasaran. Misalnya investasi diarahkan ke sektor apa, siapa yang perlu mendapatkan bantuan, dan bentuk bantuannya seperti apa. Semua itu berangkat dari data yang valid,” jelas Hetifah.
Ia mencontohkan pengalaman dari Sensus Pertanian sebelumnya yang menghasilkan berbagai kebijakan strategis, termasuk lahirnya program pengembangan petani milenial setelah ditemukan fakta bahwa mayoritas petani Indonesia berusia lanjut. Ia berkeyakinan, Sensus Ekonomi 2026 juga akan melahirkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini.
“Mudah-mudahan hasil Sensus Ekonomi ini menjadi dasar lahirnya kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Itu yang kita harapkan bersama,” tutup Hetifah. (Ain)