Kompak.id, Samarinda – Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas (BP-BKT) diminta mengganti atau mengubah kategori beasiswa untuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebab pendaftar beasiswa untuk kategori korban KDRT tercatat sangat kecil. Sementara jumlah kasus KDRT di Kaltim cenderung meningkat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati usai rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan Tim BP-BKT di ruang rapat gedung E, Selasa (07/03/2023). Menurut puji, kategori KDRT menggambarkan suatu kondisi negatif yang memalukan keluarga. Sehingga kasus KDRT merupakan kasus yang kerap disembunyikan dari publik.
“Kategori KDRT wujud perhatian pemerintah terkait tingginya kasus yang terjadi, dan harus diapresiasi. Mungkin (KDRT) bisa dirubah dengan bahasa yang lebih halus, namun tetap dengan tujuan mengcover para korban,” kata Puji.
Pun dengan Anggota Komisi IV, Salehuddin. Ia menilai untuk mendaftar beasiswa kategori KDRT sulit. Sebab banyak korban yang masih malu mengakui.
“Tidak bisa dipungkiri, KDRT indentik dengan aib keluarga. Jadi pendaftar malu untuk masuk pada kategori tersebut, padahal tujuan diadakan kategori itu untuk membantu para korban,” ucapnya.
Salehuddin menjelaskan, dampak KDRT bukan hanya dialami korban, namun juga orang-orang di sekitarnya, seperti anak terlantar akibat perceraian.
“Tujuannya baik, akan tetapi pemahaman di masyarakat saja yang masih harus dimaksimalkan,” sambungnya.
Beasiswa kategori KDRT menjadi fokus pembahasan rapat dengar pendapat. Sebab beasiswa kategori KDRT menjadi upaya pemerintah provinsi membantu para korban dari trauma dan agar memperoleh kehidupan yang layak, sekaligus menjadi program bantuan biaya pendidikan. (Ria)