Kompak.id, Samarinda – Keberadaan 59 Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda belum menunjukkan perkembangan optimal. Program yang semestinya menjadi wadah penguatan fungsi keluarga dan pemberdayaan masyarakat itu justru dinilai mengalami stagnasi sejak sebelum pandemi Covid-19.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyebut kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, Kampung Keluarga Berkualitas seharusnya tidak hanya menjadi program administratif, tetapi mampu menghadirkan intervensi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia menjelaskan, gagasan menghidupkan kembali kampung-kampung tersebut sebenarnya telah masuk dalam usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Usulan itu berasal dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda sebagai mitra kerja Komisi IV.
“Selama ini kita punya 59 kampung KB. Tetapi sejak sebelum Covid sampai sekarang tidak berkembang, bahkan bisa dikatakan mati suri. Dengan adanya usulan ini, sebenarnya kita ingin menghidupkan kembali kampung-kampung tersebut,” ungkapnya, Rabu (11/11/2026)
Sri Puji mengatakan, konsep Kampung Keluarga Berkualitas memiliki cakupan lebih luas daripada urusan pengendalian penduduk. Di dalamnya terdapat upaya mengembalikan fungsi keluarga melalui keterlibatan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga kehidupan sosial masyarakat.
Karena itu, ia menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan kerja bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap perangkat daerah diharapkan dapat mengambil peran sesuai kewenangan, termasuk memberikan dukungan program dan penganggaran.
“Bukan hanya tanggung jawab DP2KB, tetapi seluruh OPD dan masyarakat Kota Samarinda harus ikut bertanggung jawab. Semua bisa berkontribusi untuk membentuk kampung berkualitas,” tegasnya.
Menurut Sri Puji, pendekatan tersebut penting karena berbagai persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat tidak bisa diselesaikan hanya dengan menangani dampak akhirnya. Pemerintah perlu melihat kondisi mendasar yang menjadi pemicu persoalan tersebut.
Ia mencontohkan rendahnya pendidikan, kondisi kesehatan yang belum memadai serta persoalan ekonomi sebagai sejumlah faktor yang perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut dapat berkelindan dengan munculnya persoalan lain, seperti penyalahgunaan narkoba, perceraian, kekerasan hingga tindak kejahatan.
“Ujung-ujungnya kita ingin menyelesaikan masalah hulunya. Semua masalah sosial, budaya dan sosial ekonomi itu adanya di hulu. Pendidikan rendah, kesehatan rendah, ekonomi juga tidak baik, sehingga muncul berbagai persoalan di masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, gagasan tersebut belum dapat dibawa ke tahap pengusulan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Sri Puji menyebut keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan kebijakan efisiensi membuat DPRD harus membatasi jumlah regulasi yang diusulkan.
Selain itu, DPRD masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah berupa Raperda yang seharusnya diselesaikan pada 2026, tetapi belum memasuki tahapan pengujian publik maupun pembahasan bersama pemerintah provinsi dan Kementerian Hukum dan HAM.
Dengan kondisi tersebut, Komisi IV harus memprioritaskan penyelesaian regulasi yang telah berjalan sebelum menambah usulan baru. Padahal, Raperda Kampung Keluarga Berkualitas dinilai dapat menjadi salah satu landasan untuk menggerakkan kembali program pemberdayaan keluarga dan penanganan persoalan sosial di tingkat masyarakat.
“Untuk tahun ini belum bisa kita ajukan dulu, karena kita dibatasi 1 per komisi, juga karena masih ada hutang raperda yang belum selesai,” pungkas Sri Puji Astuti. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)