Kompak.id, Samarinda – Keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak boleh membuat penanganan banjir di Kota Samarinda kehilangan prioritas. DPRD meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tetap mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk program pengendalian banjir, mengingat persoalan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat luas.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menilai pengendalian banjir membutuhkan pembiayaan besar karena penanganannya tidak bisa dilakukan hanya pada satu kawasan. Infrastruktur di wilayah hulu, tengah, hingga hilir harus dibangun secara terintegrasi agar mampu mengurangi risiko genangan.
“Pengendalian banjir ini kompleks, dari hulu sampai ke hilir. Kompleksitas inilah yang kemudian membuat penanganannya membutuhkan anggaran yang cukup besar,” ujarnya, Senin (9/10/2026)
Menurut Rohim, DPRD selama ini memberikan dukungan terhadap program pemerintah yang memang diarahkan untuk menangani dan mengendalikan banjir. Dukungan tersebut juga disertai dorongan agar Pemkot menempatkan program yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat sebagai prioritas belanja daerah.
Dia menegaskan, keterbatasan anggaran harus membuat pemerintah semakin selektif dalam menentukan program yang didahulukan. Belanja daerah perlu mempertimbangkan besarnya manfaat yang diterima masyarakat, terutama untuk persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Mana-mana yang kira-kira berdampak pada hajat hidup orang banyak, itu harus menjadi prioritas. Artinya, dalam penganggaran juga harus mendapatkan porsi yang cukup proporsional,” katanya.
Rohim mengakui, kemampuan keuangan Samarinda saat ini menghadapi tekanan akibat kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut membuat penyelesaian seluruh infrastruktur pengendalian banjir sebagaimana direncanakan tidak mudah dilakukan dalam waktu bersamaan.
Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan pengendalian banjir cukup besar karena mencakup berbagai pekerjaan, mulai dari pembangunan kolam retensi, peningkatan kapasitas drainase, hingga normalisasi sungai. Setiap pekerjaan juga harus saling terhubung agar tidak menyisakan persoalan pada bagian lain dari sistem pengendalian banjir.
“Kalau mau diselesaikan sepenuhnya juga tidak memungkinkan dengan kondisi keuangan fiskal kita saat ini, terlebih karena sangat tertekan akibat dampak pemotongan TKD,” ungkapnya.
Karena itu, dia meminta Pemkot tidak kehilangan arah dalam menentukan prioritas pembangunan. Menurutnya, keberadaan masterplan pengendalian banjir harus menjadi pedoman agar keterbatasan anggaran tidak membuat pengerjaan infrastruktur berjalan tanpa kesinambungan.
Rohim menilai pemerintah perlu memiliki strategi yang jelas dalam menentukan tahapan pekerjaan. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah memastikan infrastruktur yang sudah dibangun dapat berfungsi secara optimal sebelum memperluas pekerjaan ke bagian lain yang belum menjadi kebutuhan mendesak.
“Pada prinsipnya kita sudah punya masterplan. Yang penting teman-teman PUPR konsisten dengan masterplan yang sudah dibuat. Dikerjakan dari hulu sampai hilir dan semuanya diselesaikan,” tegasnya.
Sebagai gambaran kebutuhan pembiayaan jangka panjang, dokumen perencanaan pengendalian banjir Samarinda periode 2016–2035 memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp5,26 triliun. Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir membutuhkan komitmen anggaran berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada satu tahun anggaran.
Rohim berharap pengendalian banjir tetap menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan APBD, meskipun pemerintah harus melakukan penyesuaian belanja akibat berkurangnya transfer pusat.
“Harapannya, dengan penentuan prioritas yang tepat, program yang telah direncanakan tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Abdul Rohim. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)