Kompak.id, Jakarta — Potensi industri galangan kapal di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih sangat terbuka dan strategis untuk dikembangkan. Saat ini, Kaltim bahkan menempati peringkat ketiga nasional dalam industri galangan kapal, khususnya untuk produksi kapal handmade dan tugboat yang tersebar di Samarinda dan Balikpapan.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, pengembangan sektor ini juga diyakini mampu menciptakan lapangan kerja luas serta multiplier effect bagi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami sangat mendukung revitalisasi galangan kapal ini,” kata Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia bertajuk Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional di Ayana MidPlaza Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Dalam forum yang digagas Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Kaltim turut mengusulkan agar industri galangan kapal memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga nol persen guna meningkatkan daya saing industri nasional.
“Galangan kapal dan industri perkapalan itu padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Saya berharap akan lebih banyak kapal yang bisa diproduksi dari Kalimantan Timur,” ujarnya.
Selain insentif fiskal, Rudy juga mendorong peningkatan standar galangan kapal nasional agar tidak hanya berlabel BKI, tetapi juga memenuhi standar International Maritime Organization (IMO), sehingga produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah memberikan kemudahan, khususnya terkait perizinan dan PPN, selama pelaku usaha berkomitmen membangun industri nasional.
“Kalau mau industri domestik kita maju, permintaan domestik harus kita amankan,” terangnya.
Ia mencontohkan, sekitar 2.491 kapal di Indonesia diperkirakan telah berusia di atas 25 tahun. Namun, pemilik kapal masih cenderung membeli dari luar negeri karena harga kapal dalam negeri dinilai lebih mahal, termasuk bahan bakunya.
“Saya bisa memberikan dukungan semaksimal mungkin, sepanjang dikerjakan di dalam negeri,” katanya.
Dukungan serupa disampaikan Hashim Djojohadikusumo yang menegaskan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto agar industri galangan kapal lebih banyak dikembangkan di dalam negeri.
“Saya lihat sendiri, Pak Prabowo marah karena kapal tanker Pertamina mau dibeli dari Korea. Akhirnya pesanan dibatalkan,” ungkap Hashim.
Menurut Hashim, mahalnya harga kapal bukan disebabkan galangan kapal, melainkan berbagai regulasi yang membebani.
“Pemerintah harus membantu pelaku usaha dengan regulasi dan kemudahan. Bagaimana kita bisa membeli di dalam negeri dengan harga yang murah,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak memiliki kepentingan bisnis di sektor ini dan semata ingin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
Potensi Kaltim dinilai semakin strategis karena berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II serta diperkuat dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Karena sebagai negara kepulauan, distribusi logistik Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut,” tegasnya.
FGD tersebut turut dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie serta para pelaku usaha galangan kapal, perkapalan, dan industri pendukung lainnya. (Ain)