Kompak.id, Samarinda – Hujan lebat mengguyur Samarinda dan mengakibatkan banjir di sejumlah area pada Senin, 12/05/2025. Meskipun banyak orang menganggap ini sebagai bencana alam, anggota DPRD Samarinda, M. Andriansyah (Aan), berpendapat bahwa masalah banjir di kota ini lebih rumit dan terkait langsung dengan buruknya pengelolaan lingkungan.
Menurut Ian, banjir bukan hanya akibat hujan lebat, tetapi juga akibat kesalahan manusia dalam merencanakan dan mengelola ruang kota. Ia menjelaskan bahwa air seharusnya mengalir secara alami dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Namun, ketika banjir terjadi, itu menandakan adanya gangguan pada keseimbangan alam yang disebabkan oleh tindakan manusia.
Salah satu masalah utama yang disorot Ian adalah alih fungsi lahan. Banyak area yang seharusnya menjadi tempat penyerapan air, justru dibangun menjadi permukiman. Ian mengingatkan bahwa pembangunan kota harus mempertimbangkan pentingnya ruang terbuka yang berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan.
“Banyak lahan yang harusnya dilestarikan malah diubah fungsinya. Padahal kita masih punya cukup banyak ruang terbuka hijau yang penting untuk lingkungan,” katanya.
Ian juga mengkritik aktivitas pertambangan di Samarinda yang kurang diawasi. Menurutnya, kelonggaran izin dan pengawasan yang lemah justru memperburuk kerusakan lingkungan dan memperbesar risiko banjir.
“Tambang yang sudah berizin pun harus diawasi dengan ketat, apalagi yang ilegal. Lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap izin yang diberikan,” tambahnya.
Walaupun sektor pertambangan memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah, Ian menegaskan bahwa reklamasi pasca-pertambangan harus dilakukan dengan serius. Pengabaian reklamasi dianggapnya sebagai pelanggaran lingkungan yang besar.
Untuk mengatasi banjir yang sering terjadi, Ian mengusulkan pembangunan sistem pengendalian banjir yang lebih baik, seperti membuat saluran yang menghubungkan permukiman dengan Sungai Mahakam atau Sungai Karang Mumus. Ia juga mengusulkan agar dibuat sistem drainase yang lebih terintegrasi untuk mencegah banjir.
“Untuk mengatasi banjir, Samarinda butuh perencanaan kota yang lebih matang dan sistem drainase yang lebih baik. Semua pembangunan harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Ian juga meminta agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lebih serius dalam menyusun analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan memetakan risiko bencana secara lebih menyeluruh. (Adv)