Kompak.id | Komunikatif, Profesional & Kredibel
ADVERTORIAL DINAS PENDIDIKAN KALTIM PENDIDIKAN

SMAN 13 Samarinda Minta Evaluasi PPPK

Jarnuji Umar

Kompak.id, Samarinda – Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nampaknya belum sesuai harapan. Program yang harusnya dapat menanggulangi kekurangan guru di sekolah justru mengikis ketersediaan yang ada. Hal itu diungkapkan Jarnuji Umar Kepala Sekolah SMAN 13 Samarinda.

“PPPK bukan menyelesaikan kekurangan guru justru sebaliknya. Karena guru SMAN 13 yang ikut seleksi lulusnya di sekolah lain. Seharusnya kan diluluskan ditempat dia mengajar, itu yang benar,” ucapnya kepada media ini, Senin, (01/08/22).

Menurutnya, program itu sudah tepat untuk menekan banyaknya guru honorer di sekolah. Hanya saja ketentuan tugas pasca lulus dapat menimbulkan kecemburuan antar lembaga pendidikan. Akibatnya sekolah yang kualitas pendidikannya bagus terjamin ketersediaan gurunya. Tidak demikian dengan sekolah yang kualitasnya menengah.

“Tidak merata jumlah gurunya kalau dilempar tugas lagi. Sekolah yang bagus dapat banyak guru PPPK, sedangkan yang kurang guru malah kehilangan,” terangnya.

Kemudian, lanjut Jarnuji, penghapusan guru honorer oleh pemerintah dirasa keliru. Pasalnya selama ini keberadaannya belum mampu mengakomodir tenaga didik secara maksimal. Baik dari pengangkatan guru negeri maupun PPPK. Selain itu, adanya guru honorer akibat jumlah tenaga didik yang belum terpenuhi. Karenanya membutuhkan pembiayaan besar untuk menopang kerja guru honorer.

BACA JUGA :  DPK Kaltim Lanjutkan Rangkaian Kerja Sama dengan DPK Paser

“Boleh dihapus, asalkan bisa mendorong guru honorer. Entah melalui PNS atau PPPK. Enggak mungkin pemerintah daerah atau sekolah merekrut guru honorer kalau gurunya terpenuhi. Jadinya menambah beban kalau sekolah tidak ada yang mengajar,” ujarnya.

Kemudian, Jarnuji berharap agar pemerintah mengevaluasi kebijakan yang sudah ditetapkan. Guna mensejahterakan guru sesuai kebutuhan lembaga pendidikan.

” Jangan terburu-buru menghapus guru honorer. Karena problem pendidikan di Indonesia itu kurang tenaga guru. Kalau ditiadakan justru memperkeruh masalah dan pendidikan kita tertinggal. Makanya pemerintah segera merekrut lagi guru PNS atau PPPK supaya pendidikan maju,” tegasnya. (Adv/*Wah)

Related posts