Kompak.id, Samarinda – Wali Kota Samarinda, H. Andi Harun serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI sesuai ketentuan perundang-undangan, Senin (4/3/2024).
“Dengan tekad penataan keuangan yang baik, Kami telah telah berusaha sepenuhnya menyajikan laporan dengan Objektif dan Transparan sesuai standar akuntansi pemerintah, jadi Kami menunggu hasil pemeriksaan ini,” ungkap Andi Harun.
Andi Harun berharap berharap hasil pemeriksaan mencerminkan kinerja yang akuntabel, karena sebelumnya proses pemeriksaan dijadwalkan 3 bulan sudah berjalan dengan semangat keuangan daerah teratur dan jelas.
Bung AH sapaan akrabnya menekankan transparansi pelaporan keuangan dan ketaatan pada standar akuntansi sangat penting dan bukan sekadar formalitas yang harus dilaksanakan.
“Pemeriksaan ini adalah langkah krusial dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkeadilan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Kaltim Agus Priyono yang turut hadir bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengucapkan terima kasih kepada Pemkot maupun Pemda atas penyelesaian LKPD Unaudited yang sejatinya memiliki batas waktu hingga 31 Maret 2024.
“Kita senang, per tanggal 4 Maret ini hampir semua telah menyelesaikan LKPD Nya,” ucap Agus.
Dalam acara yang juga dihadiri kepala daerah kabupaten/kota se-Kaltim itu, Agus membeberkan bahwa selanjutnya tim BPK-RI akan melakukan pemeriksaan lanjutan ke pemda dengan estimasi 30 hari dari 60 hari yang tersedia.
Mengingat puasa dan cuti lebaran yang berpotensi memangkas dealine yang ada, Agus berharap kerjasama dan dukungan Pemda/Pemkot dalam tahap pemeriksaan lanjutan.
“Semoga paling lambat 4 Mei atau usai lebaran hasil pemeriksaan sudah bapak ibu terima, itu target dari kami,” pungkasnya. (Adv/Ain/Diskominfo Samarinda)