Kompak.id, Samarinda – Kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalimantan Timur kembali menuai penolakan keras. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa (11/11/2025) malam di Gedung E DPRD Kaltim, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Aksi Rakyat (Fraksi) Kaltim bersama DPRD sepakat menolak kebijakan tersebut karena dinilai mengancam kemampuan fiskal dan memperlambat pembangunan daerah.
RDP yang dihadiri perwakilan organisasi masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. Ia menegaskan DPRD berdiri di barisan yang sama dengan masyarakat untuk memperjuangkan hak fiskal Kaltim sesuai amanat undang-undang.
“Mereka bersatu untuk menolak pemangkasan dana bagi hasil. Kami di DPRD berupaya agar Kaltim memperoleh haknya sesuai undang-undang, tanpa ada pemotongan,” tegas Ananda.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan pemangkasan DBH berpotensi menimbulkan efek domino terhadap pembangunan dan ekonomi masyarakat.
“Kalau dana itu dipotong, dampaknya besar. Bukan hanya pembangunan yang terganggu, tapi juga roda ekonomi masyarakat ikut melambat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD bersama Fraksi Kaltim akan menyusun langkah strategis melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Hasil pembahasan ini akan disampaikan ke pemerintah pusat agar kebijakan pemangkasan DBH dikaji ulang.
“Kami sudah sepakat untuk berjalan bersama. DPRD mendukung penuh aspirasi dari Fraksi Kaltim, dan kami akan berkoordinasi dengan gubernur agar usulan ini bisa didorong bersama ke pusat,” tambah Ananda.
Meski APBN 2026 telah disahkan, DPRD memastikan perjuangan politik tetap berlanjut melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan anggota DPR RI asal Kaltim.
Sebelumnya, Fraksi Kaltim yang terdiri dari puluhan organisasi masyarakat telah menggelar aksi demonstrasi pada Senin (10/11/2025) di depan Kantor Gubernur Kaltim. Mereka menolak pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP/TKD) serta menuntut keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Koordinator Fraksi Kaltim, Vendy Meru, menegaskan pihaknya telah melayangkan somasi kepada pemerintah pusat dan siap mengambil langkah tegas jika tuntutan tersebut terus diabaikan.
“Sungai Mahakam adalah urat nadi transportasi batu bara. Kalau tidak ada jawaban dari pusat, suka tidak suka, pelampung ini akan masuk ke Sungai Mahakam. Pengiriman batu bara tidak boleh keluar,” tegasnya.
Menurut Vendy, pernyataan itu bukan ancaman, tetapi bentuk kekecewaan mendalam terhadap ketidakadilan fiskal yang sudah berlangsung lama. Ia menyoroti fakta bahwa Kalimantan Timur selama ini menjadi penyumbang devisa utama negara dari sektor batu bara dan migas, namun belum merasakan imbal balik yang setimpal.
“Pada 2024 saja, setoran Kaltim ke kas negara mencapai lebih dari Rp800 triliun. Tapi lihatlah, banyak infrastruktur publik yang jauh dari layak,” ujarnya.
Ia mencontohkan kondisi Bandara APT Pranoto yang disebut bertaraf internasional tetapi masih dikelilingi rumput liar dan memiliki akses jalan yang rusak.
“Ini perlakuan yang tidak adil. Kami bukan anti pemerintah, kami hanya ingin Kaltim diperhatikan. Masyarakat di sini masih jauh dari sejahtera,” lanjutnya.
Vendy juga menegaskan bahwa gerakan Fraksi Kaltim bersifat independen tanpa kepentingan politik, agama, atau organisasi tertentu.
“Kaltim punya 27 suku. Gerakan ini murni menyampaikan aspirasi rakyat. Tidak ada kepentingan politik, agama, atau ormas,” katanya.
Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari demonstrasi pada 16 Oktober 2025, setelah tenggat waktu 14 hari yang diberikan kepada pemerintah pusat tidak juga direspons. Fraksi Kaltim sendiri beranggotakan berbagai elemen masyarakat, seperti LPADKT, KNPI Kaltim, KNPI Samarinda, LMP, DAKUBA, FKPPI, Gepak Kuning, DAD, Gerdayak, mahasiswa, kepala adat Pampang, kepala adat Bentian, kepala adat Isen Mulang, hingga Asosiasi Pendeta — semuanya bersatu menuntut satu hal: keadilan fiskal bagi Kalimantan Timur.(Ain)