Kompak.id, Samarinda – Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni perihal penurunan kemiskinan ekstrim dan penanggulangan kasus stunting.
Menurut Akmal Malik, untuk menyukseskan program penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting di daerah adalah tata kelola data.
“Bagi saya kuncinya di data, agar bisa menyiapkan program-program yang lebih tepat sasaran,” kata Akmal Malik saat memimpin rapat koordinasi secara virtual, Sabtu (4/11/2023) lalu.
Akmal menyakini kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota sampai ke desa adalah jawaban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan dan kasus stunting di daderah.
“Selama ini kita telah bekerja maksimal, desa bekerja, kecamatan bekerja, kabupaten dan kota bekerja, provinsi bekerja, dan pemerintah pusat juga bekerja, tetapi karena kita bekerja sendiri-sendiri dan persoalannya semua mengklaim semua berhasil, sementara masyarakat mengatakan belum ada hasil, dan ini yang harus kita jawab,” tandasnya.
Akmal Malik berharap semua bisa menyamakan frekuensi antara provinsi, kabupaten/kota dan desa untuk menjawab keraguan masyarakat tersebut.
“Dengan menjawab melalui data, khususnya data riil dengan pencocokan data kemiskinan eksrim. Misalnya di Desa Babalu Kecamatan Babulu Kabupaten PPU, berapa jumlah data kemiskinan ekstrimnya yang dimulai tahun 2020, kemudian berapa titik, termasuk berapa dana pusat, dana provinsi dan berapa dana desa yang masuk di sana khusus untuk kemiskinan ekstrim. Dan kita akan hitung berapa untuk tahun berikutnya, begitu juga pemberantasan kasus stunting,” paparnya.
Untuk itu, lanjut Dirjen Otda Kemendagri, pemberantasan kemiskinan ekstrim dan stunting harus dimulai dari desa, misalnya desa X berapa jumlahnya, setelah mengetahui jumlahnya, kemudian di intervensi, baik provinsi, kabupaten/kota dan desa melakukan intervensi.
“Dengan melakukan intervensi secara bersama-sama. Insyaallah, kita dapat menekan dan memberantas kemiskinan dan stunting,” terang Akmal Malik.
Akmal Malik mengajak seluruh perangkat daerah untuk berkomunikasi dengan media melalui data terkait upaya dalam pemberantasan kemiskinan dan stunting.
“Saya berharap kita jawab semua itu dengan data. Dan semua itu memerlukan orkestra yang bagus, minimal antara provinsi dan kabupaten/kota, karena kita berbicara dalam konteks Kaltim,” ungkapnya. (Adv/Ain/DKP3A Kaltim)