Kompak.id, Samarinda – Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah dinilai tidak boleh menghambat pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah penanganan banjir di kawasan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, yang dinilai harus tetap menjadi prioritas.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Suparno berujar, banjir yang beberapa waktu lalu merendam permukiman warga menjadi pengingat bahwa persoalan infrastruktur masih membutuhkan perhatian serius. Karena itu, pemerintah perlu menyusun skala prioritas agar program yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat tetap dapat dijalankan.
“Saya memahami kondisi keuangan daerah saat ini sedang dalam masa efisiensi. Tetapi, jangan sampai efisiensi itu membuat pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat justru tertunda,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).
Suparno menilai keterbatasan fiskal bukan berarti seluruh pembangunan harus dihentikan. Sebaliknya, anggaran yang tersedia harus diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah menentukan prioritas. Infrastruktur yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus tetap menjadi perhatian,” katanya.
Ia juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam mendukung pembiayaan penanganan banjir. Menurutnya, berbagai sumber pendanaan yang tersedia perlu dimanfaatkan secara maksimal agar pekerjaan dapat dilakukan secara bertahap.
Suparno berharap pembahasan anggaran ke depan tetap memberikan ruang bagi pembangunan drainase, normalisasi sungai, maupun infrastruktur lain yang berhubungan dengan pengendalian banjir.
“Efisiensi memang perlu, tetapi jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat dikorbankan. Penanganan banjir harus tetap menjadi agenda penting pemerintah,” pungkasnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)