Kompak.id, Sangatta – Dalam rangka implementasi pengembangan program smartcity Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim melaksanakan Presentasi Pembangunan Pusat Literasi Digital.
Acara yang digelar secara hybrid tersebut, dihelat di Ruang Rapat, Diskominfo Staper Kutim ini, dibuka Kepala Diskominfo Staper Kutim Ery Mulyadi. Turut dihadiri Sekretaris Rasyid, para peserta yang terdiri Perangkat Daerah (PD). Secara online (Zoom), dihadiri Direktur PT Enam Kubuku Indonesia Arie Kustanto dan jajarannya selaku mitra Perpustakaan Nasional, beberapa kecamatan di Kutim, Senin (19/6/2023).
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ery Mulyadi mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Rebuplik Indonesia (RI) Joko Widodo, bahwa transformasi digital di masa pandemiCovid-19 maupun pasca pandemi, akan beruahan secara structural. Baik cara kerja, transaksi, termasuk belajar, yang biasanya dilakukan secara tatap muka atau kontak fisik, berubah ke sistemonline. Dengan menggunakan jaringan internet yang saat ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Untuk itu, Presiden berharap semua sektor termasuk dunia pemerintahan harus segera mengatisipasi, menyiapkan dan merencanakan secara matang, dengan berbagai trobosan dalam berbagai percepatan transformasi digital diberbagai lini,” jelas Ery Mulyadi.
Dikatakan Ery, ada lima (5) arahan yang disampaikan oleh mantan Walikota Solo ini untuk percepatan transformasi digital di Indonesia. Antara lain, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.
“Kedua, mempersiapkan roadmaps digital di sektor-sektor strategis baik di lingkungan pemerintahan maupun di layanan publik, termasuk sektor pendidikan, sosial, kesehatan termasuk industri,” bebernya.
Berikut, mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki talenta digital, menjadi bagian yang penting yang diminta Joko widodo untuk disiapkan proses percepatan tansformasi digital bisa segera terwujud. Terakhir, meminta agar ada regulasi yang mengatur tentang skema pembiayaan transformasi digital secepat-cepatnya. (ADV/DPK KALTIM)