Kompak.id, Samarinda– Fraksi PKS DPRD Samarinda melalui Ketua Fraksi, Sani Bin Husain tetap konsisten untuk berpihak pada kesejahteraan para guru yang belakangan ini masih berpolemik dengan Pemkot soal insentif guru.
Polemik insentif untuk guru di Samarinda yang berstatus ASN maupun non-ASN di sekolah negeri maupun swasta masih berlanjut. Para guru protes akan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak.
Pemkot Samarinda di bawah kepemimpinan Andi Harun mengatur insentif untuk sejumlah kriteria. Hal tersebut tertuang dalam surat Edaran Pemkot Samarinda Nomor 420/9128/100.01 tentang Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan yang terbit 16 September 2022.
Pihaknya meminta keadilan pemberian terhadap insentif guru, agar mereka tidak melakukan aksi selanjutnya. Perlu ada keberpihakan terhadap pemberian tunjangan para guru.
“Para guru tidak berjuang sendiri, tapi kami pun turut memperjuangkan hak mereka,” ungkap Sani.
Pihaknya juga, kata Sani, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim, tidak menutup mata akan hal ini. Karena dana di provinsi cukup besar. Dan sejarah insentif ini juga tidak terlepas dari program dan obsesi pemerintah provinsi di masa lalu. Jadi sudah merupakan kewajaran jika provinsi membantu Pemkot Samarinda.
“Kami berharap Pemprov tidak menutup mata terhadap potensi masalah yang terjadi di depan mata sendiri. Karena masalah pendidikan di Ibu kota provinsi tentu akan mempengaruhi angka IPM secara umum di Kalimantan Timur,” pungasnya.(Oke)