Kompak.id, Paser – Program bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu untuk saat ini berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya masyarakat mendapatkan bantuan berupa rumah saat ini masyarakat hanya mendapatkan bantuan bahan material.
Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Paser, Hulaimi mengatakan, pada tahun 2022 ini program bantuan perumahan untuk masyarakat Paser mulai berjalan, namun hanya bantuan bahan material, ada yang menggunakan anggaran daerah, dari pihak perusahan serta dari anggaran pusat.
“Dari provinsi belum ada yang masuk yang sudah mulai berjalan bantuan dari pusat, perusahaan dan daerah,” kata Hulaimi, Jumat (08/07/2022)
Hulaimi melanjutkan, kemudian agenda pengerjaan semenisasi di tahun 2022 juga akan dilaksanakan di lingkungan pedesaan maupun perkotaan, baik di pusat pemerintahan maupun di pelosok desa. Ia menjelaskan bantuan rumah yang dulu dibangun, sekarang hanya disiapkan bahan. Sebenarnya aturan ini bukan dari DPKPP Paser melainkan dari pusat dan nilainya 1 unitnya kurang lebih Rp.17 juta.
“Nilainya Rp.17 juta berupa bahan tidak lagi kita bangunkan utuh, supaya ada partisipasi masyarakat didalamnya,” jelasnya.
Bantuan ini kata Hulaimi diperuntukan kepada seluruh masyarakat Paser yang memang perlu di bantu. Desa dan Kecamatan yang mengusulkan warga yang akan mendapatkan bantuan. Namun, dengan adanya keterbatasan bantuan yang ada, pihaknya harus memilah, siapa yang patut mendapatkan bantuan tersebut.
“Yang jelas sebelum kita bantu, kita tinjau dulu , kita nilai dulu apakah layak dibantu atau tidak.,” Ujarnya.
DPKPP Paser memiliki tim penilai untuk menentukan bahwa rumah itu layak atau tidak mendapat bantuan. Semua orang mau bantuan seperti ini, jadi tim harus memilah.
“Mau mampu mau tidak mampu semua pasti mau, ini juga yang dikhawatirkan pusat atau provinsi, karena bantuan rumah tidak layak huni selalu bertambah, jadi kami perkuat di bidang penilaian untuk menilai layak atau tidaknya dibantu,” ucapnya.
Dia pun mempersilakan bagi kepala desa memasukkan semua data-data masyarakat yang layak untuk dibantu, nanti ada tim untuk menilai layak atau tidaknya di bantu. Program tersebut saat ini mulai berjalan di semua kecamatan yang ada di Paser namun untuk jumlah tidak bisa tentukan di setiap kecamatan mendapatkan berapa kuotanya.
“Yang pasti jumlah dari pusat sebanyak 500 unit lebih bantuan untuk unitnya tersebar di semua desa di Paser, sedangkan bantuan dari provinsi belum, untuk daerah sendiri ada namun diperuntukan untuk menutupi yang kekurangan dan yang wajib diberikan bantuan,” bebernya.
Hulaimi menambhakan, keterbatasan anggaran yang membuat tidak bisa diakomodir semua permintaan dari masyarakat yang mengusulkan, pihak Dinas hanya bisa memprogramkan, semua usulan semuanya di tindaklanjuti tidak hanya dibiarkan saja.
“Karna faktor anggaran ini yang membuat tidak semuanya langsung terakomodir jadi secara bertahap, mudahan saja kedepan anggaran daerah kita bisa membantu kerah sana semua, yang penting pengawasannya yang perlu,” tambahnya.
Dia memastikan data masyarakat tidak akan tumpang tindih pasalnya dinas memiliki data yang valid.
“kita memiliki data yang tidak tumpang tindih, karena bila sudah dibantu terus tahun depan minta lagi akan ketahuan dan itu tidak bisa lagi di berikan, hal seperti itu juga yang kita jaga sampai saat ini,” tandasnya.(Muh/Oke)