Kompak.id, Samarinda – Pengaturan penjualan tanah kavling di Kota Samarinda dinilai perlu diperkuat melalui regulasi khusus. Hal ini menyangkut kewajiban pengelola lahan dalam menyiapkan infrastruktur dasar sebelum kawasan permukiman dipasarkan dan ditempati masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan kebutuhan regulasi tersebut menjadi salah satu alasan pihaknya mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pematangan Lahan. Namun, usulan itu belum mendapatkan tempat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
“Kami tidak ingin setelah lahannya habis terjual, barulah kemudian masalahnya mengikuti dibelakang,” ungkapnya, Kamis (12/11/2026)
Menurut Samri, pengaturan pematangan lahan diperlukan agar aktivitas penjualan tanah kavling tidak hanya berorientasi pada transaksi, tetapi turut memperhatikan kesiapan lingkungan. Tanpa ketentuan yang jelas, masyarakat berpotensi menghadapi persoalan setelah kawasan tersebut mulai dihuni.
“Karena itu, perlu ada pengaturan bagaimana pelaksanaan mitigasinya setelah lahan dijual kepada masyarakat,” ujarnya.
Dia menilai, pengembang maupun pengelola tanah kavling semestinya memiliki tanggung jawab menyediakan fasilitas dasar. Di antaranya drainase, badan jalan, hingga kawasan resapan air yang berfungsi mengantisipasi genangan dan banjir.
“Pengelola yang menjual kavlingan itu berkewajiban menyiapkan fasilitas umum. Drainasenya sudah siap, badan jalannya juga sudah siap, sehingga ketika masyarakat bermukim tidak terjadi banjir. Termasuk harus ada daerah resapan air,” jelasnya.
Samri menyebut persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek administrasi pertanahan, tetapi juga kualitas lingkungan permukiman. Kesiapan infrastruktur menjadi penting agar masyarakat tidak harus menanggung persoalan pembangunan yang semestinya menjadi tanggung jawab pihak pengelola.
Hal itu, lanjutnya, juga perlu diperhatikan dalam penyediaan kawasan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kelayakan fasilitas dasar di lingkungan tempat tinggal.
Terkait belum masuknya Raperda Pematangan Lahan dalam Propemperda 2027, Samri menjelaskan Komisi I sebelumnya membahas empat usulan regulasi. Setelah melalui penyaringan internal, jumlahnya dipersempit menjadi dua judul untuk diajukan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Namun, dari dua usulan tersebut, hanya satu yang akhirnya diterima. Penentuan itu mempertimbangkan keterbatasan kuota pembahasan, termasuk kebutuhan mengakomodasi usulan Raperda dari Pemerintah Kota Samarinda.
“Setiap komisi tahun ini hanya bisa satu judul Raperda untuk program Perda di 2027. Karena yang mengimbangi ini kan Perda dari pemerintah kota juga. Jadi semuanya diakumulasi,” terangnya.
Meski demikian, Samri memastikan peluang pengajuan kembali Raperda Pematangan Lahan tetap terbuka. Dia menegaskan setiap anggota DPRD memiliki hak mengusulkan regulasi, meskipun penerimaannya tetap bergantung pada hasil pembahasan dan penentuan skala prioritas.
“Setiap anggota dewan itu berhak mengajukan Raperda. Tapi nanti dibahas di tingkat komisi untuk kemudian disepakati mana yang mau dipakai. Bukan berarti punya hak mengajukan kemudian wajib diakomodasi,” tegasnya.
Dia berharap pembentukan regulasi di Samarinda lebih mengutamakan kualitas dan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, banyaknya Perda yang dihasilkan tidak otomatis menunjukkan keberhasilan legislasi apabila aturan tersebut tidak efektif menjawab persoalan di lapangan.
“Lebih baik sedikit tapi berkualitas dan berdampak, daripada banyak secara volume saja kelihatan banyak, tetapi tidak bagaikan buih di lautan,” pungkasnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)