Kompak.id, Samarinda – Polemik rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar di Kalimantan Timur kembali mencuat usai mendapat sorotan dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Isu ini memicu perhatian publik karena berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat daerah.
Dalam pernyataannya, Presiden menyinggung penggunaan kendaraan dinas mewah oleh kepala daerah. Ia membandingkannya dengan kendaraan operasional presiden yang dinilai lebih sederhana, seperti kendaraan taktis Maung produksi dalam negeri dengan kisaran harga sekitar Rp1 miliar sebagai bentuk efisiensi anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa kebijakan pengembalian kendaraan dinas sebenarnya telah dilakukan sebelum polemik berkembang di tingkat nasional.
“Secara administratif, kendaraan itu sudah kami kembalikan sejak awal Maret. Prosesnya rampung pada 11 Maret,” ujarnya, Sabtu (21/3/2026).
Rudy menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat, bukan semata karena adanya kritik dari pemerintah pusat.
“Kami mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang cukup luas, serta melihat kondisi yang ada. Karena itu, kendaraan yang sebelumnya direncanakan untuk operasional pembangunan akhirnya dikembalikan,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi partisipasi publik dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, kritik dan saran menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami berterima kasih atas perhatian dan masukan dari masyarakat. Semua kritik kami dengarkan dengan terbuka,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia memastikan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan kendaraan dinas akan dialihkan ke sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta kegiatan sosial.
“Harapannya, anggaran tersebut bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam pemenuhan layanan dasar,” ujarnya.
Dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari, Rudy mengaku kini menggunakan kendaraan yang tersedia, termasuk kendaraan pribadi. Ia bahkan menyebut kerap mengemudi sendiri saat turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat.
“Saya memilih membawa kendaraan sendiri agar bisa lebih leluasa melihat situasi di lapangan dan mengetahui apa saja yang perlu dibenahi,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Rudy menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kebijakan yang sempat menuai polemik, sekaligus mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal pembangunan di Kalimantan Timur.
“Kami mohon maaf jika ada kebijakan yang kurang berkenan. Mari kita kawal bersama pembangunan Kaltim ke depan,” tutupnya. (*)