Kompak.id,Samarinda – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda tengah dibedah tim Pansus DPRD Kota Samarinda, LKPj pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun Anggaran 2023 saat ini tengah terbahas, Selasa (16/4/2024).
Salah satu anggota Pansus LKPj, Anhar mengatakan dalam LKPj dimuat besaran dana yang digelontorkan Dinas PUPR Kota Samarinda sebesar Rp1,7 triliun, anggaran tersebut harus diselaraskan antara dokumen dan pekerjaannya.
“Kita ingin melihat kesesuaian antara dokumen dengan LKPj serta realita yang terjadi,” sebut Anhar.
Menurut Anhar pembedahan dalam rapat tersebut adalah langkah awal pihak Pansus LKPj dalam menjalankan fungsinya.
Sementara ini, berdasarkan hasil pengecekan lapangan untuk Dinas PUPR didapati sejumlah pembangunan sudah berjalan sesuai dokumen studi lingkungan.
Anhar berujar akan terus melakukan pencocokan dengan data lapangan, terutama untuk proyek besar seperti Teras Mahakam.
“Mega proyek menelan biaya yang tidak sedikit dan hampir semua didanai oleh APBD murni Kota Samarinda,” jelasnya.
Lebih jauh, dirinya menyebut Tim Pansus LPKj juga akan menguji kebenaran statement Wali Kota Samarinda yang mengatakan seluruh program berjalan dengan baik.
“Kalau berdasarkan pidato wali kota, seluruh program berjalan baik , tapi kita perlu kaji lagi, mengingat target proyek tahun jamak kan harus selesai sebelum masa jabatannya berakhir,” pungkasnya. (Adv/Ain/DPRD Samarinda)