Kompak.id, Samarinda – Janji Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadirkan pendidikan tinggi gratis melalui program Gratispol Pendidikan belum juga terealisasi. Meski digadang sebagai program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur, pencairan dana dan sinkronisasi data penerima masih macet sehingga mahasiswa serta perguruan tinggi negeri maupun swasta menghadapi situasi serba tidak pasti.
Di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, verifikasi data mahasiswa penerima masih berlangsung. Rektor UINSI Prof. Zurqoni mengungkapkan, hingga pertengahan September, data yang diajukan belum tervalidasi antara tim Gratispol provinsi dan pihak kampus.
“Perkuliahan sudah dimulai, tapi mahasiswa penerima Gratispol belum membayar UKT. Kampus tidak bisa memaksa mereka membayar, karena memang mereka mengandalkan program ini. Di sisi lain, dananya juga belum turun dari Pemprov,” ujarnya, Rabu (17/9/2025).
Zurqoni menambahkan, koordinasi terus dilakukan untuk mempercepat proses, tetapi jadwal pencairan belum jelas.
“Kami tentu tidak bisa menggantungkan ini terlalu lama. Kalau sampai akhir tahun tidak juga ada kepastian, kami harus ambil langkah konkret,” paparnya.
Situasi serupa terjadi di perguruan tinggi swasta. Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda masih membuka pendaftaran Gratispol hingga akhir September. Rektor UWGM Prof. Husaini Usman menyebut kuota penerima tahun ini mencapai 960 mahasiswa.
“Kami masih menunggu kepastian dari Pemprov soal timeline pengumuman. Biasanya sekitar awal Oktober, mungkin tanggal 1 atau 2. Tapi sejauh ini belum ada tanggal resminya,” jelasnya.
Berbeda dengan kampus negeri, skema Gratispol di PTS hanya menanggung Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), sedangkan biaya lain seperti uang gedung, pendaftaran, dan praktik tetap ditanggung mahasiswa sesuai regulasi kampus swasta.
Ketidakpastian ini menimbulkan keresahan mahasiswa yang mengandalkan program tersebut. Seorang mahasiswa UINSI yang enggan disebut namanya mengaku khawatir.
“Saya berani kuliah karena ada Gratispol. Tapi sekarang bingung, kalau harus bayar sendiri saya nggak siap. Mungkin saya lebih baik berhenti kuliah kalau nggak ada kepastian,” ujarnya.
Program Gratispol diharapkan menjadi jembatan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Kaltim. Namun tanpa kepastian pencairan dan komitmen pelaksanaan, janji pendidikan gratis itu terancam berhenti sebagai wacana politik, meninggalkan mahasiswa dan kampus menunggu kepastian yang tak kunjung datang. (Ain)