Kompak.id, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda bersiap menghadapi tekanan fiskal berat setelah dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas hampir separuh. Dari semula Rp2,7 triliun, kini hanya tersisa sekitar Rp1,36 triliun.
Pemangkasan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja nasional tahun anggaran 2026. Samarinda menjadi salah satu daerah yang terdampak paling signifikan.
Wali Kota Samarinda, H. Andi Harun, menyebut kebijakan tersebut akan langsung memengaruhi kapasitas belanja daerah.
“Tentu ini berdampak terhadap sektor-sektor pelayanan dasar, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Tapi kami tidak ingin hanya berhenti pada keluhan. Kami harus beradaptasi,” tegasnya dalam rapat koordinasi, Rabu (16/10/2025).
Untuk mengantisipasi penurunan pendapatan itu, Pemkot menyiapkan strategi efisiensi besar-besaran. Langkah refocusing anggaran dan penghematan belanja rutin akan diberlakukan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pendapatan kita turun sekitar 35–40 persen akibat pemotongan TKD. Maka, belanja yang tidak urgen akan kita kurangi. Termasuk belanja makan minum, perjalanan dinas, hingga biaya pemeliharaan,” jelas Andi Harun.
Belanja makan dan minum disebut bahkan belum disediakan dalam rancangan anggaran 2026. Perjalanan dinas dipangkas hingga 90 persen, kecuali untuk urusan yang bersifat mendesak dan berskala nasional.
“Rapat tanpa snack bisa, cukup air putih. Itu tidak mengurangi produktivitas. Ini saatnya kita ubah budaya boros menjadi hemat,” ujarnya.
Kebijakan penghematan juga menyasar penggunaan listrik dan pemeliharaan gedung pemerintahan. Tak terkecuali DPRD Kota Samarinda yang turut terdampak efisiensi tersebut.
“Tentu DPRD juga mengalami hal yang sama, DPRD kan OPD kita juga, jadi semuanya mengalami efisiensi ini,” papar Andi Harun.
Meski demikian, Pemkot memastikan gaji dan tunjangan pegawai tetap aman. Belanja pegawai seperti gaji ASN, PPPK, tenaga non-ASN, dan Tunjangan Pegawai Pemerintah (TPP) akan dibayarkan penuh tanpa pengurangan.
“Belanja modal memang turun, tapi belanja pegawai aman. Kami sudah hitung secara teknokratik. Insyaallah, 2027 kita bisa rebound kembali setelah memperkuat sumber pendapatan lain,” ujarnya optimistis.
Andi Harun menilai, momentum ini justru menjadi peluang bagi Pemkot untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
“Kami ingin secara perlahan mengurangi ketergantungan pada dana TKD. Ini waktunya melatih kemandirian fiskal,” katanya. (Ain)