Kompak.id, Samarinda– Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi di Kota Samarinda, yakni 100 kasus pada tahun 2024.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti melihat hal ini sebagai sesuatu yang serius. Ia pun meminta pelaku kekerasan harus ditindak tegas.
“Penegakkan hukum yang tegas bagi pelaku kekerasan juga tidak kalah penting. Disamping pemberian pendampingan dan rehabilitasi untuk korban yang mengalami kekerasan,” jelas Puji pada Kamis, (25/4/2024).
Menurutnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memang merupakan isu yang cukup serius dan belum berakhir.
Maka dari itu, Puji menegaskan memang perlu upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencegah sekaligus menangani kasus tersebut. Ia pun meminta Pemkot Samarinda agar anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) bisa dinaikkan.
“Tujuannya untuk realisasikan program pencegahan penanganan kekerasan perempuan dan anak. Kita bentuk satuan tugas khusus untuk menanganinya,” ungkap Puji.
Tak lupa ia sebutkan bahwa memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi perempuan dan aparat penegak hukum juga menjadi salah satu usaha menangani kasus kekerasan.
Terakhir dikatakannya, kekerasan terhadap perempuan dan anak masuk ke pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
“Jadi pelaku harus ditindak tegas biar jera,” tutupnya. (Adv/Nsa/DPRD Samarinda)