Kompak.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra menyebut pelayanan dari pemerintah untuk masyarakat harus lah maksimal.
Seperti pengangkut sampah yang sempat diutarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) soal pengangkutan sampah dari rumah ke rumah yang dikenakan tarif sebesar 25 ribu rupiah.
Menurut Samri, anggaran gaji tenaga pengangkut sampah harus seimbang dengan retribusi yang ditarik setiap bulannya
“Kontribusi yang dibayarkan masyarakat dengan upah yang mereka terima itu harus sebanding. Karena kalau tidak, kita harus berpikir lagi mencarikan anggaran untuk mereka,” tutur Samri pada Jumat, (5/4/2024).
Ia menjelaskan jika anggaran tidak berbanding maka akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.
Serta menurutnya, jika melihat anggaran yang ada dan ada kemungkinan tidak cukup maka hal tersebut bisa menjadi alasan tidak bisa direalisasikannya program jemput sampah.
“Kalau APBD kita itu mencukupi ya kenapa tidak. Apalagi berlebih dan itu perlu dilakukan demi kenyamanan masyarakat kita,” pungkasnya. (Adv/Nsa/DPRD Samarinda)