Kompak.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memulai penyusunan skema bantuan biaya hidup bagi mahasiswa penerima program GratisPol. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah lanjutan setelah pemerintah menilai pembebasan UKT belum cukup menjawab kebutuhan mahasiswa yang berasal dari daerah terpencil.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menjelaskan bahwa pemprov kini mendorong kerja sama lebih erat dengan pemerintah kabupaten/kota agar dukungan terhadap mahasiswa menjadi lebih komprehensif. Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah pemanfaatan asrama mahasiswa milik kabupaten/kota di Samarinda dan kota besar lainnya.
“Biasanya pemerintah kabupaten memiliki asrama untuk mahasiswa yang kuliah di Samarinda, sehingga fasilitas itu bisa digunakan untuk menekan biaya tempat tinggal,” ujar Seno, Sabtu (29/11/2025).
Menurutnya, optimalisasi asrama daerah dapat mengurangi beban terbesar mahasiswa, yaitu biaya kos yang terus meningkat setiap tahun.
Selain memanfaatkan aset pemda, Pemprov Kaltim juga mendorong kabupaten/kota mengelola potensi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang memiliki kewajiban penyaluran beasiswa. Dana CSR ini dapat diarahkan menjadi insentif biaya hidup mahasiswa, mulai dari kebutuhan makan, transportasi, hingga keperluan penunjang akademik.
“Ada perusahaan yang mendapat mandat CSR untuk beasiswa. Itu bisa dikelola oleh pemerintah kabupaten untuk membantu living cost mahasiswa,” tegas Seno.
Ia menyebut beberapa perusahaan di sektor energi dan perkebunan telah mengalokasikan dana pendidikan yang selama ini belum diarahkan secara spesifik pada living cost.
Terkait realisasi, Seno memastikan skema ini mulai dipersiapkan untuk diterapkan tahun depan. Pemprov masih menunggu respons kabupaten/kota untuk penyelarasan teknis.
“Realisasinya tahun depan. Kita akan diskusikan detailnya,” paparnya.
Pemprov berharap sinergi dengan pemda dan dunia usaha dapat menghadirkan solusi menyeluruh untuk menekan biaya hidup mahasiswa dan memastikan mereka dapat menyelesaikan studi tanpa hambatan finansial yang berlebihan. (Adv/Ain/Diskominfo Kaltim)