Kompak.id, Samarinda – Kebijakan baru Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang melarang siswa membawa kendaraan pribadi ke sekolah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun, tantangan implementasi kebijakan ini turut menjadi perhatian, terutama terkait ketersediaan transportasi umum bagi siswa.
Kebijakan tersebut diterapkan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar, mengurangi kemacetan di sekitar sekolah, serta mendorong penggunaan transportasi umum sebagai alternatif yang lebih aman dan efisien.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menilai aturan ini sejalan dengan regulasi yang melarang siswa, khususnya di tingkat SMP, mengendarai kendaraan bermotor karena belum memenuhi persyaratan usia serta kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM).
“Dari segi aturan, siswa jenjang SMP memang belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor karena belum mencapai usia yang dipersyaratkan dan belum memiliki SIM. Oleh karena itu, kami mendukung kebijakan ini agar siswa tidak menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah,” ujarnya, Kamis (20/3/2025).
Meski demikian, dirinya menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung agar kebijakan ini berjalan efektif. Ia menyoroti kebutuhan akan transportasi umum yang mudah diakses oleh siswa, sehingga kebijakan tidak justru menyulitkan mereka dalam mobilitas menuju sekolah.
“Kami berharap adanya fasilitas transportasi umum yang dapat langsung melayani rute menuju sekolah-sekolah. Semoga layanan ini dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat,” tuturnya.
Tantangan lainnya adalah jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah. Meskipun kebijakan zonasi yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengurangi jarak sebagian besar siswa ke sekolah, masih terdapat beberapa sekolah yang berada cukup jauh dari pemukiman siswa.
“Sebagian besar sekolah berada dalam radius satu kilometer dari rumah siswa, sehingga masih dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Namun, ada juga beberapa sekolah yang lokasinya lebih jauh dan memerlukan dukungan transportasi umum,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Novan mengusulkan agar Pemkot Samarinda memprioritaskan penyediaan transportasi umum bagi sekolah-sekolah yang paling membutuhkan agar kebijakan ini dapat berjalan optimal tanpa hambatan berarti.
“Tidak semua sekolah memerlukan fasilitas ini, tetapi setidaknya Pemkot Samarinda perlu segera menyediakan transportasi umum bagi sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkannya,” pungkasnya.