Kompak.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini bergerak memperkuat fondasi ekonomi baru yang tidak lagi bertumpu pada komoditas ekstraktif seperti batu bara, minyak, dan gas bumi. Transformasi ini dilahirkan dari urgensi ekonomi jangka panjang, ditambah percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menuntut provinsi ini memiliki struktur ekonomi modern, berkelanjutan, dan inklusif.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mengatakan selama lebih dari dua dekade, pembangunan di Kaltim sangat ditopang oleh sektor pertambangan yang dibuktikan dengan Data Badan Geologi 2024 menyebut cadangan batu bara Kaltim mencapai lebih dari 13 miliar ton atau 39 persen cadangan nasional. Ketergantungan ini membuat Kaltim menikmati kontribusi pendapatan tinggi, tetapi di sisi lain menjadikan perekonomian daerah rapuh terhadap perubahan harga global.
“Jika pola tersebut terus dipertahankan, ekonomi daerah akan sulit tumbuh berkelanjutan ketika cadangan energi mineral menurun,” ungkap Rudy, Rabu (26/11/2025).
Karenanya, Rudy berujar Pemprov Kaltim kini mulai menata ulang arah investasi dengan memprioritaskan sektor bernilai tambah seperti perkebunan berkelanjutan, energi hijau, industri hilir strategis, serta pariwisata berbasis lingkungan dan desa produksi. Arah baru ini terintegrasi dengan agenda Jaring Sosial dan Politik (Jospol) yang menekankan transformasi sektor riil melalui hilirisasi pertanian, pengembangan teknologi industri, pembangunan SDM vokasi, serta kemitraan investasi publik–swasta.
Ia menjelaskan, langkah konkret yang kini ditempuh pemerintah adalah penyusunan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) untuk sektor perkebunan, yang ditargetkan rampung pada penghujung 2025, dokumen tersebut berisi proyek investasi siap tawar dalam pengembangan kakao, karet, dan sawit, yang diarahkan bukan hanya sebagai bahan mentah, tetapi menjadi produk olahan bernilai tinggi serta terhubung dengan unit-unit pendidikan vokasi, UMKM, dan desa industri.
Rudy menegaskan bahwa IPRO bukan sekadar katalog investasi, tetapi landasan strategis untuk memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Penyusunan dokumen hanyalah tahap awal. Diperlukan strategi promosi yang efektif dan pelaksanaan hilirisasi yang nyata agar nilai tambah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Melalui integrasi IPRO dan kerangka Jospol, Rudy menargetkan Kaltim tidak lagi menjadi pemasok bahan mentah bagi industri nasional, melainkan pusat inovasi industri hijau Nusantara. Perubahan arah ekonomi ini juga akan melibatkan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui vokasi, kemudahan perizinan industri hijau, serta pembukaan ruang investasi bagi produk hilir yang memberi efek ekonomi langsung pada desa produksi.
“Kami meyakini, fondasi ekonomi baru berbasis hilirisasi dan kemitraan teknologi ini akan menentukan masa depan Kaltim setelah era batu bara berakhir,” pungkas Rudy. (Adv/Ain/Diskominfo Kaltim)