Kompak.id, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Suparno, menyoroti masalah pemutakhiran data kependudukan yang dinilai masih mengalami kendala, terutama terkait dengan sistem komputerisasi dan alur pengurusan yang dinilai belum efisien. Menurut Suparno, proses pengurusan data kependudukan yang melibatkan kelurahan dan kecamatan kerap kali membuat masyarakat merasa kesulitan karena prosedur yang rumit dan tidak terintegrasi.
“Sering kali masyarakat bingung kenapa tidak ada sistem satu pintu, kenapa harus bolak-balik antara kelurahan dan kecamatan. Itu jadi masalah, apalagi dengan terbatasnya perangkat komputer yang ada,” ujar Suparno, Senin (14/7/2025)
Suparno menjelaskan, salah satu masalah yang dihadapi adalah kerusakan perangkat komputer yang digunakan di beberapa kecamatan.
“Beberapa kecamatan seperti A dan B ternyata perangkat komputernya rusak. Ketika satu perangkat rusak, mereka harus ‘kanibal’ perangkat dari kecamatan lain, yang justru menghambat kelancaran layanan,” ungkapnya.
Menurut Suparno, masalah ini timbul karena perangkat yang ada tidak bisa langsung diganti tanpa memperhatikan kompatibilitas dengan program yang digunakan.
Ia menambahkan, jika pihak kecamatan ingin mengganti perangkat komputer yang rusak, mereka harus membeli perangkat baru dengan spesifikasi tertentu yang sesuai dengan program yang digunakan untuk pemrosesan data kependudukan.
“Mereka tidak bisa sembarangan membeli perangkat baru, karena harus sesuai dengan program yang dipakai untuk kependudukan,” jelas Suparno.
Lebih lanjut, Suparno turut mengingatkan pentingnya perbaikan sistem dan alur layanan di Disdukcapil Kota Samarinda agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan kependudukan.
“Kami mendorong agar ada sistem yang lebih terintegrasi dan efisien. Semua data harus bisa diproses dengan cepat dan tanpa mempersulit warga,” katanya.
Dengan semakin berkembangnya teknologi, Suparno berharap masalah-masalah seperti ini dapat segera diselesaikan agar pengurusan administrasi kependudukan menjadi lebih praktis dan efektif. Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk perbaikan perangkat dan infrastruktur agar layanan bisa berjalan lebih baik di masa depan.
“Diharapkan pemerintah kota dapat segera memberikan solusi, terutama terkait dengan perangkat komputer yang sudah usang dan alur pengurusan yang masih rumit,” tutup Suparno.