Kompak.id, Samarinda – Di tengah keterbatasan aturan pengangkatan tenaga honorer, DPRD Kota Samarinda mulai mendorong solusi alternatif untuk mengatasi kekurangan guru. Salah satu opsi yang diusulkan adalah skema Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP).
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menyebut bahwa mekanisme tersebut telah diterapkan di daerah lain seperti Balikpapan dan dinilai cukup efektif.
Menurutnya, PJLP bisa menjadi jalan keluar di tengah moratorium pengangkatan honorer oleh pemerintah pusat. Skema ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar tanpa melanggar aturan.
“Di Balikpapan itu mereka gunakan PJLP, jadi bukan honorer. Mekanismenya berbeda,” jelasnya, Rabu (13/5/2026)
Ia menjelaskan bahwa melalui skema tersebut, Dinas Pendidikan dapat membuka rekrutmen secara luas, bahkan hingga tingkat nasional.
Langkah ini dimulai dengan pendataan kebutuhan guru di setiap sekolah. Setelah itu, pemerintah membuka peluang bagi tenaga pendidik untuk mendaftar sesuai kebutuhan yang ada.
“Keunggulan skema ini tidak hanya terletak pada fleksibilitas dan keterbukaan, Namun juga dari sisi kesejahteraan, gaji yang ditawarkan bisa setara dengan upah minimum,” terang Ismail.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penerapan skema ini tetap harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Ia menegaskan, selama anggaran tersedia dan mekanisme memungkinkan, maka solusi seperti PJLP layak untuk diimplementasikan demi keberlangsungan pendidikan.
“Semoga pemerintah kota dapat mempertimbangkan opsi tersebut secara serius, agar kekosongan guru tidak terus menjadi persoalan berulang di Samarinda,” pungkasnya. (Adv/Ain/DPRDSamarinda)