Samarinda, Kompak.id — Permintaan maaf Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud atas pernyataannya yang berujung polemik beberapa waktu lalu, menuai tanggapan kritis dari kalangan legislatif di daerah.
Seperti dari salah seorang anggota DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi. Ia menilai permintaan maaf sang gubernur tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Karena tidak disertai pencabutan pernyataan sebelumnya yang kontroversial itu.
“Permintaan maaf gubernur masih setengah hati. Selama pernyataan tersebut belum dicabut dan minta maaf secara langsung ditujukan kepada Bapak Presiden RI dan kepada Pak Hasyim Djojohadikusumo, dengan hanya menyebut pimpinan nasional itu menjadi multitafsir, selama itu pula publik berhak menilai bahwa gubernur sedang mencoba membenarkan yang tidak bisa dibenarkan karena klarifikasi yang baik bukan klarifikasi perasaan tapi pemulihan etika publik dan kekuasaan oleh Gubernur Kaltim,” kata Reza Fachlevi menegaskan, Senin (27/4/2026).
Politisi Partai Gerindra itu menilai, dalam klarifikasi yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan emosional, melainkan langkah konkret dalam memulihkan etika publik dan tata kelola kekuasaan di daerah. Selain itu, DPRD Kaltim memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai poin yang disampaikan gubernur dalam permohonan maafnya.
“Selain itu kami akan terus mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan dewan terhadap poin-poin penting lainnya yang dijanjikan gubernur dalam permohonan maafnya,” ujar Reza menekankan.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarlembaga. Menurutnya, gubernur perlu membangun kerja sama yang lebih solid dengan unsur legislatif, yudikatif, pers, serta masyarakat luas.
“Pemerintahan tidak bisa dijalankan sendiri seolah seperti perusahaan pribadi,” tukas Reza.
Ia juga mengkritik pola komunikasi pemerintah daerah yang selama ini dinilai kurang terbuka, termasuk terhadap awak media dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik, sehingga berpotensi menghambat arus informasi dan memperlemah fungsi kontrol sosial.
“Selama ini saya menilai terkesan berjalan sendiri. Sebagai salah satu indikator atau contoh pers pun kadang tidak dianggap sehingga komunikasi menjadi buntu. Padahal kritik, masukan, dan kontrol sosial itu penting dalam pemerintahan demokratis,” sambung Reza.
Menurutnya, jika komunikasi dibangun secara sehat, kritik tidak seharusnya dipandang sebagai serangan.
“Justru itu bagian dari penguatan demokrasi dan bentuk kepedulian terhadap daerah,” pungkas Reza yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi III. Prabowo Subianto adalah Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan keberadaan sang adik, Hijrah Mas’ud di dalam TAGUPP merupakan hal lumrah karena menjadi hak prerogatif gubernur.
Ia bahkan membandingkannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan adiknya, yakni Hashim Djojohadikusumo dalam pemerintahan. Hingga isu nepotisme tersebut disuarakan para pendemo, keberadaan Hijrah Mas’ud dalam tim penasihat gubernur dinilai Rudy sebagai kewajaran. Sebagaimana Presiden Prabowo yang menunjuk Hashim Djojohadikusumo sebagai utusan Presiden.(*)