Kompak.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kaltim tengah mempersiapkan skema kolaboratif bersama pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung keberlanjutan pendidikan mahasiswa penerima bantuan UKT melalui program GratisPol.
Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menjelaskan bahwa Pemprov hanya menanggung UKT, sementara biaya hidup dan tempat tinggal mahasiswa akan diarahkan untuk menjadi tanggung jawab kabupaten/kota maupun pihak lain yang memiliki kapasitas pendanaan.
“Banyak mahasiswa yang kesulitan bukan pada biaya kuliah, melainkan biaya hidup yang tidak sedikit, terutama bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan daerah terpencil,” ungkapnya, Senin (1/12/2025).
Untuk itu, Dasmiah berujar pemprov mendorong kabupaten/kota agar ikut mengambil peran dalam menyediakan asrama, biaya makan, atau bentuk dukungan sosial lainnya.
“Kalau kabupaten/kota boleh menanggung asrama atau life cost, maka Pemprov Kaltim fokus pada UKT. Namanya nanti juga harus berbeda supaya tidak tumpang tindih,” tegasnya.
Selain pemerintah daerah, Pemprov juga berharap perusahaan-perusahaan di Kaltim dapat berkontribusi melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Pendekatan ini diyakini dapat membantu pemerataan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga prasejahtera.
Dasmiah mengungkapkan bahwa Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, telah membuka komunikasi awal dengan beberapa daerah terkait pola pembagian peran tersebut. Setidaknya tiga daerah telah diajak berdiskusi, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
“Melalui kerja sama lintas pemerintahan dan dukungan dunia usaha, Pemprov Kaltim berharap kebutuhan mahasiswa tidak hanya terpenuhi dalam aspek pendidikan, tetapi juga dalam aspek keberlanjutan hidup mereka selama menempuh kuliah,” pungkasnya. (Adv/Ain/Diskominfo Kaltim)