Kompak.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat dukungan pendidikan melalui program GratisPol, namun pemerintah mengakui bahwa pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) saja tidak cukup menjawab kebutuhan mahasiswa. Banyak mahasiswa, terutama yang berasal dari daerah terpencil, masih mengeluhkan beratnya biaya hidup sehari-hari selama menempuh pendidikan di kota.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengatakan keluhan tersebut muncul dari berbagai daerah, salah satunya mahasiswa Kutai Barat (Kubar) yang berkuliah di Samarinda. Mereka menyebut bantuan UKT sangat membantu, tetapi tidak menutup kebutuhan dasar seperti makan, kos, dan transportasi harian.
“Mahasiswa Kubar yang mendapat bantuan GratisPol dari provinsi masih merasa kurang untuk biaya hidup sehari-hari. Ini yang ingin kita carikan solusinya,” ujar Seno, Sabtu (29/11/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin ada mahasiswa yang terhambat studi hanya karena beban biaya hidup yang terus meningkat.
Menurut Seno, pemerintah telah mencatat beberapa pola pengeluaran mahasiswa yang paling membebani, terutama biaya tempat tinggal di kota besar.
“Persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh provinsi seorang diri, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas wilayah dan lintas sektor,” jelasnya.
Karenanya, Kata Dasmiah Pemprov Kaltim mulai merancang pendekatan baru yang tidak hanya fokus pada biaya pendidikan, tetapi juga dukungan terhadap kebutuhan sehari-hari. Konsep ini akan diuji coba pada mahasiswa dari daerah yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi tinggi, terutama dari kawasan pedalaman seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, atau wilayah pesisir yang jauh dari pusat kota.
Seno menambahkan bahwa pemerintah ingin agar kebijakan GratisPol benar-benar menjadi instrumen mobilitas sosial, bukan sekadar fasilitas pengurang beban UKT.
“Kita ingin mahasiswa tidak hanya bisa kuliah, tapi bisa bertahan hidup dengan layak,” tutupnya. (Adv/Ain/Diskominfo Kaltim)