Kompak.id, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur Akhmed Reza Fachlevi menyoroti mandeknya penyelesaian tukar guling aset dan alih fungsi barang milik negara (BMN) antara PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan pemerintah pusat. Ia menilai proses yang berlarut-larut tanpa kepastian memperburuk persoalan infrastruktur di daerah.
“Menurut saya, kita perlu memastikan sudah sampai di mana proses tukar guling ini. Apakah sudah ada kecocokan antara penilaian DJKN dan Kementerian PUPR? Dan juga antara PUPR dan ATR/BPN terkait luasan wilayah? Kenapa izin prinsip sampai sekarang belum keluar?” ujar Reza, Selasa (10/9/2025).
Politisi Gerindra ini meminta adanya konsultasi ulang dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan (DJKN), dengan pendampingan BBPJN serta KPC, agar benang merah masalah ini tidak lagi kabur.
Selain isu tukar guling aset, Reza juga menyoroti lemahnya perencanaan program strategis nasional yang akan menyasar Kaltim pada 2026, khususnya untuk pemeliharaan jalan nasional.
“Selama ini pemerintah hanya fokus membangun. Tapi untuk merawat jalan dan jembatan masih sangat sulit. Padahal masyarakat selalu mengadukan persoalan jalan rusak ke DPR,” tegasnya.
Ia mengingatkan, terdapat 169 titik jalan nasional di Kaltim yang rawan bencana, namun tiap tahun hanya 10 hingga 15 titik yang mampu ditangani. “Ini sangat miris sekali dan tidak signifikan. Kalau pola ini terus dipertahankan, maka kerusakan besar hanya tinggal menunggu waktu,” kata Reza.
Sebagai contoh, ia menyoroti kerusakan jalan di Kilometer 28 Desa Batuah, jalur poros Kukar–Kubar, hingga pesisir Kukar yang membutuhkan tindak lanjut segera. “Pencegahan harus jadi prioritas bersama, bukan sekadar menunggu jalan ambruk dulu baru diperbaiki,” pungkasnya. (*)