Kompak.Id, Samarinda – Kota Samarinda bersiap melakukan lompatan ekonomi besar. Menyadari bahwa masa keemasan sektor tambang tak bisa berlangsung selamanya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat tengah menyusun aturan baru untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi baru.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Pariwisata saat ini sedang digodok oleh DPRD, sebagai langkah strategis menghadapi era pasca tambang yang kian dekat.
“Ke depan, kita tidak bisa lagi bergantung pada sumber daya alam yang bisa habis. Mulai 2026, harus ada arah ekonomi baru, dan pariwisata jadi salah satu peluang terbaik,” tegas Ketua Pansus II DPRD Samarinda, Viktor Yuan.
Viktor menekankan pentingnya payung hukum agar pengembangan sektor pariwisata tak lagi setengah hati. Ia menyebut, Raperda ini akan menjadi dasar untuk merancang segala aspek pengelolaan pariwisata — mulai dari SDM, penyediaan lahan, hingga penataan kawasan wisata agar lebih menarik dan berkelanjutan.
Namun, ia juga menyoroti tantangan kelembagaan. Saat ini, urusan pariwisata masih menjadi sub-bidang di bawah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar). Akibatnya, sektor ini kerap tersisih dalam hal anggaran dan perencanaan.
“Dengan struktur seperti itu, sulit rasanya berharap pengembangan pariwisata bisa optimal. Karena itu, kami dorong adanya pemetaan pariwisata unggulan Samarinda agar arah pembangunannya lebih fokus,” ujarnya.
Raperda ini diharapkan menjadi titik balik bagi Samarinda untuk tidak hanya menjadi kota industri, tapi juga destinasi wisata yang layak bersaing di tingkat nasional. (Adv)