Kompak.id, Samarinda – SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Kalimantan Timur menggandeng Pemprov Kaltim dan PT Migas Mandiri Pratama dalam sosialisasi Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 Revisi 05, digitalisasi Supply Chain Management (SCM), serta Contractor Safety Management System (CSMS). Acara yang berlangsung 24–25 September 2025 di Pendopo Odah Etam itu diikuti 120 perusahaan barang dan jasa se-Kaltim.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, menekankan pentingnya pembaruan pedoman pengadaan.
“Semakin sehat tata kelola pengadaan, semakin besar pula manfaat yang bisa dirasakan masyarakat, mulai dari peluang usaha, peningkatan kapasitas lokal, hingga penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama adalah digitalisasi pengadaan melalui Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) yang memudahkan registrasi dan verifikasi vendor secara daring dan transparan. SKK Migas juga memperkenalkan e-CHSEMS untuk memastikan mitra kerja memiliki kompetensi sesuai standar risiko industri migas.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan perlunya ruang lebih besar bagi pelaku usaha daerah.
“Industri migas tidak boleh lagi eksklusif. Kontraktor lokal harus mendapat ruang, tenaga kerja daerah diberdayakan, dan alih teknologi dijalankan agar daya saing meningkat,” tegasnya saat membuka kegiatan.
Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris, menyebut kegiatan ini membuka peluang pengusaha lokal yang belum terdaftar untuk segera masuk sistem CIVD dan memperoleh Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA).
“Dengan sistem ini, pengadaan menjadi terbuka, transparan, dan bebas intervensi,” jelasnya.
Selama dua hari, peserta juga mendapat layanan konsultasi serta pendampingan pendaftaran vendor oleh tim SCM KKKS Kaltim. Langkah ini diharapkan memperluas peluang usaha lokal sekaligus memperkuat tata kelola industri hulu migas yang lebih akuntabel. (rls/esf)