Kompak.id, Samarinda — Genap satu tahun kepemimpinan Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (ALIANSI GERAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada, Senin (23/2/2026).
Gubernur Rudy Mas’ud menerima massa aksi dan duduk bersila bersama mahasiswa. Dalam dialog terbuka itu, ia memaparkan secara rinci capaian serta rencana Program GratisPol Pendidikan, sekaligus membandingkannya dengan Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) pada era kepemimpinan Isran Noor – Hadi Mulyadi.
“Adik-adik semua, ada yang punya data tentang berapa jumlah mahasiswa yang sudah mendapatkan manfaat Beasiswa Kaltim atau program GratisPol?” tanya Rudy membuka dialog.
Sejumlah mahasiswa menyampaikan bahwa banyak yang telah menerima bantuan GratisPol, namun mereka meminta transparansi dalam proses seleksi. Mereka menyoroti adanya mahasiswa yang merasa memenuhi syarat administrasi, tetapi dinyatakan tidak lolos.
Menanggapi hal tersebut, Rudy memaparkan perbandingan data secara terbuka. Ia menyebut, pada tahun kedua pelaksanaan BKT (2020), jumlah penerima tidak lebih dari 5.000 mahasiswa. Sementara pada 2025, meski GratisPol baru berjalan di pertengahan tahun anggaran, program tersebut telah menjangkau 24.890 mahasiswa.
“Beasiswa Kaltim Tuntas tahun kedua (2020), tidak lebih dari 5.000 penerima. Sedangkan program GratisPol 2025, meski baru berjalan pertengahan tahun anggaran, menjangkau 24.890 mahasiswa,” bebernya.
Berdasarkan data Pemprov Kaltim, BKT Tuntas dan Stimulan selama lima tahun (2019–2023) menyalurkan total Rp1,01 triliun kepada 69.631 mahasiswa. Rinciannya, BKT Tuntas sebesar Rp743,6 miliar untuk 25.358 penerima dan BKT Stimulan Rp268,6 miliar untuk 44.273 penerima.
Untuk tahun 2026, Pemprov Kaltim menargetkan program GratisPol menjangkau 158.981 mahasiswa dengan anggaran Rp1,38 triliun. Program ini mencakup mahasiswa jenjang S1 hingga S3, termasuk yang berkuliah di luar daerah maupun luar negeri.
“Semua mahasiswa Kaltim yang memiliki KTP dan berdomisili minimal tiga tahun berhak mendapatkan bantuan ini,” tegasnya.
Rinciannya, mahasiswa S1 dialokasikan Rp1,18 triliun untuk 149.307 penerima; S2–S3 Rp133,66 miliar untuk 7.449 mahasiswa; mahasiswa luar Kaltim Rp12,87 miliar untuk 892 penerima; mahasiswa luar negeri Rp14,84 miliar untuk 133 penerima; serta GratisPol Khusus Rp34,50 miliar untuk 1.200 penerima.
Rudy juga menegaskan bahwa meskipun APBD Kaltim mengalami penurunan dari Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas.
“Dengan APBD kita yang turun Rp7 triliun, kami tetap prioritaskan pendidikan adik-adik semua. Kita bayar langsung ke 52 kampus, baik swasta maupun negeri. Kampus yang melakukan verifikasi. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dihitung,” ujarnya.
Ia memastikan Pemprov Kaltim tidak menentukan penerima secara sepihak. Proses verifikasi sepenuhnya dilakukan pihak kampus melalui mekanisme yang jelas dan transparan.
“Kaltim ini menjadi etalase Indonesia, ibukota Nusantara. Maka pendidikanlah yang paling utama. Sebab yang mampu memutuskan rantai kemiskinan dan kemunduran, cuma pendidikan. Lebih dari itu enggak ada,” tutupnya. (*)