Kompak.id, Tenggarong – Suasana khidmat menyelimuti Lapangan Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) saat Bupati Aulia Rahman Basri melantik dan mengambil sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap dua serta P3K Paruh Waktu, Jumat (31/10/2025). Ratusan pegawai berdiri tegap mengikuti prosesi pengambilan sumpah janji, penandatanganan berita acara, hingga penyerahan surat keputusan secara simbolis.
Dalam kesempatan itu, Bupati Aulia menyampaikan bahwa sebanyak 1.886 pegawai dilantik pada tahap ini, terdiri dari tenaga teknis dan nonteknis yang akan ditempatkan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perhubungan, hingga administrasi pemerintahan.
“Langkah ini bukti komitmen Pemkab Kukar untuk memperkuat pelayanan publik dari Samboja hingga Tabang. Kita ingin layanan berkualitas dirasakan semua masyarakat tanpa terkecuali. Pegawai harus siap mengabdi di tempat tugas masing-masing sesuai formasi awal,” ujarnya.
Ia menegaskan para P3K tidak diperkenankan berpindah tempat kerja guna menjaga pemerataan tenaga kerja di seluruh wilayah.
“Kalau semua ingin pindah ke kota, siapa yang melayani masyarakat di pelosok? Pemerataan pelayanan harus benar-benar terwujud,” tegas Aulia.
Bupati juga menekankan pentingnya peran P3K sebagai representasi nyata pemerintah di lapangan.
“Guru, tenaga kesehatan, dan pegawai administrasi adalah garda terdepan yang mencerminkan wajah Pemkab Kukar. Jika mereka bekerja baik, citra pemerintah juga akan baik,” ujarnya.
Pelantikan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program “ASN Ku Terbaik”, salah satu dari 17 Program Prioritas Kukar Idaman Terbaik. Program tersebut berfokus pada peningkatan profesionalitas, integritas, serta etika kerja aparatur sipil negara agar lebih kompeten dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Acara pelantikan turut dihadiri oleh jajaran pejabat penting Kukar, antara lain Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, Wakil Bupati Rendi Solihin, Dandim 0906/KKR Letkol Czi Damai Adi Setiawan, Sekda Kukar Sunggono, perwakilan Polres Kukar, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). (*)