Sosperda di Muara Wis, Reza Fachlevi Jelaskan Manfaat Pajak Daerah

Admin21 21-Okt-21 00:55:20 Kategori Berita Utama, Hukum, Ekonomi dan Bisnis Dibaca 61 Kali

Kompak.id, Tenggarong - Anggota Komisi II DPRD Kaltim Achmed Reza Fachlevi kembali menggelar Sosialiasi Peraturan Daerah (Sosperda) Kaltim No. 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Perda No No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis, Kutai Kartanegara (Kukar), Rabu (20/10/2021).

Politisi muda yang akrab disapa Reza itu kepada seratusan warga Muara Wis yang hadir di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Muara Wis mengajak masyarakat untuk membayar pajak secara tepat waktu. Sebab, kata dia, pajak yang dari uang masyarakat menjadi sumber pendanaan pembangunan daerah.

“Masih banyak masyarakat yang kurang memahami, padahal pajak sebagai dana pembangunan,” ujar Reza menegaskan.

Politisi muda dari Fraksi Geridra itu pun mengkritik sejumlah pihak swasta dan masyarakat yang gemar membeli kendaraan dari luar Kaltim namun dioperasionalkan di Kaltim. Hal itu menurutnya merugikan Kaltim sebagai daerah yang tidak menerima manfaat dari penggunaan kendaraan tersebut.

“PKB, BBNKB, masyarakat masih senang membeli kendaraan bermotor dari luar daerah. Masalahnya bukan harga murah, tapi yang menikmati pajaknya bukan Kaltim tapi daerah asal kendaraan dibeli. Banyak perusahaan yang membeli kendaraan atau alat berat dari luar daerah seperti truck,” kata Reza menjelaskan.

Ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Kaltiim itu menyebutkan, dalam batang tubuh APBD Kaltim, penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah menyumbang 78 persen terhadap pendapatan asli daerah (PAD) atau 39 persen dari APBD. Pajak Daerah itu terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Dengan demikian, kata dia, Kaltim mengalami kerugian pada sektor pajak daerah. 
"Siapa yang dirugikan, ya Kaltim. Mereka menggunakan jalan kita tapi pajaknya bukan untuk Kaltim," tandas Reza yang dikenal ramah terhadap awak media.

Sementara itu, hadir melengkapi sosperda, Kepala UPTD PDRD Wilayah Kukar, Erna Polostin menerangkan pembagian dari hasil pajak daerah.

“Pajak yang kami pungut dibagikan ke kota/kabupaten  30 sampai 50 persen. Substansi perubahan dari perda ini adalah kenaikan tarif PKB dari 1,5 jadi 1,75 persen. Kita masih di bawah ambang batas. Karena maksimal 2 persen. Kalau di Jawa lebih besar,” kata Erna menjelakan.

Erna melanjutkan, terjadinya penyesuaian pajak sudah dibahas secara nasional. Namun, di satu sisi juga diberikan keringanan kepada wajib pajak. Disebutkannya, terkait teknis pembayaran pajak tersebut, masyarakat dapat menggunakan jasa sejumlah kantor perbankan dan layanan pembayaran secara daring lainnya.

“Setiap Kantor Pos dan bank-bank bisa jadi tempat membayar, atau secara online,  atau kalau ada Kantor Babinkamtibmas bisa untuk bayar pajak,” sebutnya lagi.

Erna menambahkan, pendapatan Kukar dari hasil PKB dan BBNKN pada tahun lalu terealisasi senilai Rp212 miliar. Selain Camat Muara Wis Fadhli Annur, sejumlah kepala desa dari Kecamatan Muara Wis juga turut menghadiri sosialiasi secara tertib dengan protokol kesehatan. (woy/oke)

Related Post