Potensi Rugi Rp1,6 Triliun, DPMPTSP Kaltim dan Kementerian ESDM Belum Bertemu

Admin21 21-Jun-21 23:53:00 Kategori Berita Utama, Hukum, Ekonomi dan Bisnis Dibaca 458 Kali

Kompak.id, Samarinda -  Dalam laporan keuangan Pemprov Kaltim tahun anggaran 2019 menyebutkan, terdapat kas yang dibatasi pengunaannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim pada tahun 2019 mencapai Rp1,695 triliun. Nilai itu jumlah dari Jaminan Kesungguhan, Reklamasi dan Pascatambang dalam kegiatan pertambangan batubara di Kaltim.

Menurut auditor BPK RI, dalam pengelolaan jaminan atas kegiatan pertambangan batubara di Pemprov Kaltim pada tahun anggaran 2019, terdapat jaminan berupa bank garansi yang habis masa berlakunya senilai Rp630 miliar dan senilai USD 1.614.236,36. Menurut auditor permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kerugian atas jaminan yang telah habis masa berlakunya sebesar Rp630 miliar dan USD 1.614.236.

Berita Terhubung:

Meski telah menjadi temuan lebih dari setahun yang lalu dan kini perizinan batubara telah ditarik kembali oleh pemerintah pusat, maka DPMPTSP Kaltim, sebagaimana arahan Gubernur Kaltim Isran Noor tengah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada sejumlah pihak terkait.

"Sesuai arahan gubernur, sedang kami atur jadwal koordinasi DPMPTSP, Dinas ESDM, inspektorat dengan Kemen ESDM, rencana awal Juli pak," kata Kepala Dinas DPMPTSP Kaltim, Puguh Harjanto.

Puguh mengakui, sejumlah temuan auditor BPK masih menjadi catatan penting sebagai pekerjaan rumah yang akan ditindaklanjuti. Seperti persoalan pengelolaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang dan data-data jaminan yang belum dikuasai oleh DPMPTSP Kaltim atau masih berada di pemerintah kabuaten/kota. 


“Tahap-tahap yang dilakukan ke depan akan melibatkan perbankan di mana jaminan di tempatkan, yang paling penting kepastian pengelolaan, agar jelas jika memang harus segera diserahkan seluruh dokumen-dokumen dan pengelolaannya,” kata Puguh menjelaskan.

Puguh sedikit mengeluhkan terkait sikap Kementerian ESDM yang sampai saat ini belum memberikan penjelasan secara teknis pengelolaan dana jaminan tersebut pasca perizinan pertambangan kembali menjadi kewenangan pemerintah pusat.


"Kita sebenarnya sudah minta arahan terkait hal tersebut dengan Kemen ESDM, tapi sampai dengan sekarang belum mendapat respons," imbuh Puguh memungkasi.

Sementara itu, meski telah dibahas di unsur pimpinan DPRD terkait rencana DPRD Kaltim yang akan membentuk Pansus Pertambangan tampaknya belum akan segera terealisasi. Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun yang dikonfirmasi media ini sejak beberapa waktu lalu melalui pesan teks tidak memberikan tanggapan.

Hasil pemeriksaan auditor BPK, diketahui di DPMPTSP Kaltim belum memiliki pengendalian atas jaminan yang sudah habis masa berlakunya. Bahkan auditor negara menemukan jumlah jaminan tersebut meningkat senilai Rp319 miliar dan USD 883.053,92 sejak tahun 2018.

"Perusahaan yang tidak melakukan perpanjangan atas jaminan yang sudah habis masa berlakunya memiliki potensi untuk tidak melakukan kegiatan reklamasi atau pascatambang," ungkap auditor dalam laporan hasil pemeriksaannya pertengahan 2020 lalu. (woy)

Related Post